Jumat, 27 November 2009

RUTINITAS DAN CITRA GURU

Rutinitas dan Citra Guru
Kado untuk Guru di Hari Guru (25 November)

(Artikel ini pernah dimuat di Harian Radar Lampung edisi Rabu, 25 November 2009)

Oleh Dwi Rohmadi Mustofa
Mahasiswa Pascasarjana Teknologi Pendidikan Universitas Lampung

Tanggal 25 November, setiap tahun diperingati sebagai Hari Guru. Artinya, setiap tanggal itu sangat patut dijadikan momentum untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan sekaligus merancang apa yang akan dikerjakan di tahun depan. Merefleksikan kerja-kerja di masa lalu, bagi sebagian guru, bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi bila mereka telah terjebak pada rutinitas, dan terpasung pada model pengajaran (pembelajaran) yang kaku, sebagaimana diyakini oleh sebagian guru. Paradigma, kebijakan, dan tatanan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang memberikan otonomi kepada guru tentang pembelajaran, sering menemui jalan buntu. Padahal kegiatan sosialisasi, pelatihan, penerbitan dan sebagainya tentang KTSP tak kurang banyaknya. Itulah repotnya mengubah kebiasaan cara kerja yang telah menjadi rutinitas. Doni Koesoema (2009:39) mengupas tentang jebakan rutinitas yang dialami guru. Keteraturan, irama, dan jadwal merupakan istilah yang menyertai dinamika kehidupan guru. Tanpa ada keteraturan dan rutinitas guru tidak dapat bekerja dan malahan akan kehilangan orientasi. Situasi ini membuat guru terjebak pada rutinitas yang memandulkan kreativitas dan inovasi dalam kinerja mereka.
Buku Doni Koesoema yang berjudul Pendidik Karakter di Zaman Keblinger (Jakarta: Grasindo) ini dalam suatu resensi yang dimuat Kompas, diberi judul yang provokatif: Radikalisasi Peran Guru. Mudah dipahami bahwa peresensi berharap membumikan gagasan buku agar benar-benar lebih dapat memperoleh tempat di hati seluruh masyarakat. Buku ini sangat inspiratif dan menggugah kesadaran kembali akan esensi guru dan pendidikan pada umumnya.
Momentum Hari Guru sangat pantas bila kita mengungkap kronik kehidupan profesi pendidikan ini. Maksudnya adalah untuk membangkitkan atensi dan apresiasi terhadap profesi yang sangat strategis bagi kehidupan masa depan bangsa ini.
Salah satu point of view yang pantas kita angkat ke permukaan adalah kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Tuntutan terhadap guru sedemikian besarnya. Tuntutan profesi semakin besar. Kebutuhan siswa juga berkembang. Istilah lainnya, standar kompetensi semakin hari juga semakin meningkat. Pada setiap situasi, guru hendaknya memberikan perhatian kepada siswa yang lambat, menemui kesulitan, menghargai pendapat dan perasaan orang lain (empati).
Guru dan atau lembaga pendidikan jarang menyediakan wadah bagi aktualisasi diri warganya. Guru berkutat dengan rutinitasnya. Bahkan tak jarang tak ada waktu untuk sekadar meningkatkan pengetahuannya. Tapi memang tidak bisa serta merta kita katakan sepenuhnya waktu guru dihabiskan untuk pekerjaan. Guru juga harus mawas diri, apakah benar-benar memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang positif, mendukung profesinya, memberikan sumbangan berharga terhadap proses transformasi diri ke arah yang lebih baik.
Mereka harus mampu memberikan sumbangan, yang berharga bagi siswanya. Ini berarti akan membantu bangsa ini di masa depan menciptakan kondisi yang lebih baik.
Di tengah situasi penyediaan sarana pendidikan yang mengalami ketimpangan, guru tetap harus menunjukkan kinerjanya yang paling optimal. Sebenarnya ini juga berlaku bagi profesi lainnya. Beberapa hari menjelang hari guru, potret penyediaan sarana pembelajaran berupa gedung sekolah seperti mendapat tamparan keras. Seperti ditulis media, di Tulangbawang dan Lampung Barat dilaporkan gedung sekolah ambruk, dan di Waykanan, selesai dibangun SMA rusak. Pada saat yang hampir bersamaan di beberapa daerah lainnya demikian pula, di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti diberitakan di televisi. Memang pada setiap kejadian ada pemicunya, seperti angin puting beliung, atau hujan deras yang tidak biasa. Tapi setelah ditelisik lebih jauh, ternyata umur bangunan belum begitu lama, dan ditegaskan bahwa robohnya bangunan sekolah sebagai akibat kualitas bangunan yang rendah.
Sebenarnya, untuk sekadar mengatakan kualitas bangunan jelek karena dibangun asal-asalan, tidak ada yang berani, kecuali hasil investigasi wartawan dan kemudian diberitakan. Hal ini hanyalah salah satu contoh kecil, di antara sekian banyak dimensi-dimensi pendidikan yang memerlukan perhatian khusus, selain dimensi profesi guru. Aspek mutu sarana pendidikan, seperti contoh kasus tersebut, jika diyakini sebagai fenomena gunung es, maka sebenarnya itu hanyalah merupakan permukaannya saja yang kebetulan mencuat. Masih banyak potensi laten yang tersimpan.
Diskursus dan polemik tentang program sertifikasi guru hingga kini juga tak ada berhentinya. Suatu hasil survei terhadap guru yang telah bersertifikasi profesional, menyebutkan hanya 34 % kinerjanya meningkat. Selebihnya bagaimana? Menyikapi hasil survei ini tak perlu pula kita kebakaran jenggot. Pejabat birokrasi hendaknya menjadikan setiap hasil survei sebagai bagian upaya-upaya perbaikan. Terlebih lagi survei dilakukan oleh institusi resmi dan dilaksanakan dengan metodologi yang ketat. Guru pun yang telah memperoleh sertikat profesional hendaknya mampu menunjukkan kinerja yang meningkatkat, mengungkapkan orientasi dan motif mengikuti sertifikasi sebagai bagian dari upaya perbaikan diri, selain pengakuan semata-mata, apalagi orientasi finansial. Mari kita tengok kembali mekanisme dan prosedur yang telah dijalani dalam rangka program sertifikasi itu. Harian Kompas edisi 13 November 2009 melaporkan di bawah judul besar: Sertifikasi Guru Tidak Tepat Sasaran; Motivasi Guru Lebih pada Aspek Finansial. Intinya adalah program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan sekaligus kesejahteraannya, tidak tercapai sesuai targetnya. Padahal, kompetensi merupakan bagian yang melekat pada profesi. Pertanyaannya, bagaiman dikatakan berkualitas apabila kompetensinya masih diragukan? Persoalannya bukan menyangkut satu dua orang, tetapi ini mencakup sekitar 2,7 juta guru. Sedangkan mereka yang telah mengikuti sertifikasi sekitar 500 ribu guru.
Dalam melakoni profesinya, guru tidak sendirian mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab guru berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti birokrasi di bidang pendidikan. Oleh karena itu tidak fair rasanya apabila sorotan miring terhadap pendidikan, porsi terbesar dipikulkan ke pundak guru. Sebuah pembahasan panjang dilakukan oleh ST Kartono (Sekolah Bukan Pasar; Catatan Otokritik Seorang Guru, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009). Buku ini menyajikan fakta-fakta betapa sulitnya posisi guru berhadapan dengan birokrasi, dilema-dilema yang dihadapi guru, dikotomi perlakuan terhadap sekolah negeri dan swasta, ketimpangan sarana dan prasarana, keterjebakan guru pada kebijakan, dan sebagainya.
Apabila merujuk pernyataan Prof. HAR Tilaar, kunci dari permasalahan pendidikan di Indonesia adalah dalam manajemen. Sekolah rusak, karena manajemen buruk. Ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar-wilayah, karena manajemen distribusi guru yang tidak akurat, dan sebagainya. Substansinya, buruknya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan, berakibat pada wajah dunia pendidikan dewasa ini. Dalam hal ini, salahkah guru?
Ungkapan-ungkapan di sini sama sekali bukan dimaksudkan untuk mencari kambing hitam, tetapi semata-mata untuk menjadi bahan renungan dan referensi guna perbaikan ke depan. Ini juga sekaligus memaknai Hari Guru agar tidak lagi menjadi rutinitas. Sebab, bila menjadi rutinitas, nantinya tidak akan ada artinya lagi, dan dianggap angin lalu. Oleh karena itu sepantasnya apabila semua pihak memberikan perhatian kepada profesi guru, dengan caranya masing-masing, dalam rangka mengangkat harkat dan martabat guru. Memberikan pengakuan, penghargaan, dan sumbang saran terhadap pendidikan merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada profesi guru.
Membangkitkan optimisme terhadap usaha-usaha perbaikan yang tengah dilakukan di dunia pendidikan, juga merupakan bagian dari pengakuan terhadap profesi guru.
Media massa harus kita akui memiliki peran penting dalam rangka membangun citra guru yang semestinya. Fungsi media sebagai wahana kritisisme tidak juga mengurangi ruang bagi penyampaian informasi tentang sosok guru yang mencapai kemajuan. Profil guru yang maju, berprestasi, berperan tulus mendidik siswa sepantasnya senantiasa diangkat ke panggung publik agar menjadi teladan bagi lebih banyak orang sekaligus meluruskan persepsi yang melenceng tentang profesi guru.
Mengubah persepsi yang telah melekat di benak orang memang bukan pekerjaan mudah. Tetapi apabila diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan informasi yang lebih komprehensif diharapkan citra positif profesi guru kian tersebar luas. Selamat Hari Guru. (dwi_rohmadi@yahoo.com)

Jumat, 20 November 2009

HIPOTESIS MONOPOLI KEBENARAN

MONOPOLI KEBENARAN

Seorang teman yang telah agak senior, dengan bangga mengatakan bahwa jika Anda menjadi pegawai, maka harus menerapkan prinsip:
Anda boleh pintar, tapi jangan minteri
Anda boleh bergerak cepat, tapi jangan mendahului (atasannya)
Anda boleh tajam (kritis), tapi jangan melukai.
Apa yang dikatakan teman tadi, bisa sangat benar pada saat dan kondisi yang tepat. Tapi menurut saya, bisa salah besar jika dikaitkan dengan tendensi orang yang mengatakan, apalagi jika ia dalam posisi “atasan”.
Diam-diam saya menaruh curiga. Jangan-jangan maksud teman tadi adalah ingin mengatakan: “Saya bos, jadi kalian jangan sekali-kali melawan”.
Secara panjang lebar kemudian teman saya tersebut mengungkapkan segala pengalamannya tentang gerakan “catut sana – catut sini”. Wah, luar biasa. Selain curiga, saya juga mencoba menganalisis: apa sebenarnya yang dia maksud? Mengapa dia mengatakan begitu? Bagaimana dia bisa mengatakannya?
Ada beberapa hiptesis yang kemudian saya ajukan.
Pertama, dia bermaksud mengatakan, “saya ini hebat khan?”.
Kedua, “dia mengatakan begitu karena selama ini kurang mendapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Jadi, dia mencari perhatian alias ‘caper’.
Ketiga, “dia bisa mengatakan begitu karena ambisi yang tak terkendali tanpa dibarengi dengan kompetensi dan integritas”.
Secara makro jika kemudian saya generalisasikan pada sektor pegawai negeri, maka saya berkesimpulan bahwa di lingkungan birokrasi memang telah berkembang sikap (untuk tidak mengatakan budaya) minta dilayani bukan melayani.
Sampai tahap ini saya bermenung, betapa gawatnya bila “virus” ini menghinggapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang paling merisaukan apabila kemudian terjadi monopoli kebenaran atau penjajahan gaya baru.
Bagi saya, pernyataan seperti tersebut tepat pada situasi tertentu. Tapi secara umum, bila tidak melakukan analisis dan menelan mentah-mentah, bisa menyesatkan. Terkadang ada orang yang dikaruniai kelebihan dibanding orang lain, sehingga karunia itu hendaknya dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan ummat. Tentu saja tidak boleh dibatasi oleh sikap seperti apa yang tersurat dalam pernyataan itu.
Barangkali ada argumentasi lain yang ingin diajukan terkait statemen tersebut(?).

Jumat, 13 November 2009

JADWAL ACARA SEMINAR NASIONAL IPTPI

JADWAL ACARA SEMINAR NASIONAL IPTPI
JAKARTA, 18 – 20 November 2009

Hari 1, 18 November 2009
Waktu KEGIATAN KETERANGAN
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00 Registrasi
Pembukaan
Oleh : Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional RI

To be confirmed
10.00 – 10.15 Cofee Break
10:15 – 12:00 Sessi I:
Tema : Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

Keynote Speach 1:
Prof. dr. Fasli Jalal.Ph.D. ( Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional)
Barnabas Suebu, SH (Gubernur Papua)
Panel 1:
1. dari IPTPI Cabang Malang
2. dari IPTPI Cabang Padang
3. dari IPTPI Cabang Makassar
Moderator :
Prof. Dr. Atwi Suparman

Confirmed

Confirmed

12.00 – 13:00 ISHOMA
13.00 – 15.00 Sessi II:
Tema : Profesi Guru dan Pendidikan Guru

Keynote Speech 2:
Prof. Dr. Conny R. Semiawan (Guru Besar Emiritus UNJ)

Panel 2:
1. Ketua Umum PGRI
2. dari IPTPI Cabang Jogjakarta
3. dari IPTPI Cabang Surabaya
Moderator :
Dr. Yuliani Nurani, M.Pd

Confirmed

Confirmed
15:00 – 15:30 Break
15:30 – 17:00 Sessi III:
Tema : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam
Pendidikan

Keynote Speech 3:
Prof. Ir. Tian Belawati, Ph.D. (Rektor UT)/Drs. M. Gorky Sembiring M.Sc. (Pembantu Rektor IV UT)

Panel 3
1. Dr. H. Lilik Gani, HA, M.Sc (Direktur PUSTEKKOM)
2. Tahir Abdullah (Direktur Edukasi Toshiba)
Moderator :
Drs. Rusmono, M.Pd


Confirmed

Hari 2, 19 November 2009
Waktu KEGIATAN KETERANGAN
08:30 – 10:00

Sessi IV
Tema : Sumber Belajar dan Pembelajaran Untuk Peningkatan
Mutu Pendidikan

Keynote Speech 4:
Prof. Dr. H. Baedhowi (Direktur Jenderal PMPTK)

Panel 4
1. Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto (Direktur SEAMOLEC)
2. dari IPTPI Cabang Solo
3. dari IPTPI Cabang Lampung
Moderator :
Prof. Dr. Diana Nomida

Confirmed


10.00 – 10.15 Cofee Break
10:15 – 12:00 Sessi V:
Tema : Paradigma Pembelajaran Menjawab Tantangan Zaman

Keynote Speech 5:
Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, M.Sc (Tokoh TP Indonesia)

Panel 5:
1. Prof. Dr. Soedijarto ( Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan
Indonesia)
2. dari IPTPI Cabang Palembang
3. dari IPTPI Cabang Jakarta
Moderator
Dewi Salma P, M.Sc.

Confirmed


Confirmed

Confirmed
12.00 – 13:00 ISHOMA
13.00 – 15.00 Sessi VI:
Tema : Strategi Pembelajaran yang Inovatif Untuk Peningkatan
Mutu Pendidikan

Keynote Speech 6:
Prof. Dr. Atwi Suparman, M.Sc. (Ketua Umum IPTPI)

Panel 6:
1. Prof. Dr. Udin S. Saripudin W. (Guru Besar UT)
2. dari IPTPI Cabang Gorontalo
3. dari IPTPI Cabang Bandung
Moderator
Dr. Sofia Hartati, M.Si


Confirmed


Confirmed
15:00 – 15:30 Break
15:30 – 17:00 Sessi VII:
Tema: Inovasi dalam Pendidikan Tinggi

Keynote Speach 7:
Prof Dr Bedjo Sujanto, M.Pd. (Rektor UNJ)/Prof. Dr. Zainal R (Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta)

Panel 7:
1. Prof. Dr. Geraldus Pola (Rektor Universitas Bina Nusantara)
2. dari IPTPI Cabang Medan
3. dari Kalimantan Selatan
Moderator
Prof. Dr. Asmaniar Idris

Confirmed
Hari 3, 20 November 2009
07.30 – 08.00 Kumpul di Depdiknas
09.00 – 14:00
Sessi VIII
Tema : Workshop Tentang Pengalaman Terpetik (Best Practices) dalam Penerapan Teknologi Pendidikan

Group I : Kunjungan ke PUSTEKKOM
Group II : Kunjungan ke SEAMOLEC
Group III : Kunjungan ke UT
Group IV : Kunjungan ke Sekolah unggulan
14:00 - Penutupan di tempat kunjungan dan penyerahan sertifikat Seminar dan Sertifikat Workshop

TAUFIK ISMAIL - KUPU-KUPU DI DALAM BUKU

Kupu-kupu di dalam Buku

Ketika duduk di setasiun bis, di gerbong kereta api,
di ruang tunggu praktek dokter anak, di balai desa,
kulihat orang-orang di sekitarku duduk membaca buku,
dan aku bertanya di negeri mana gerangan aku sekarang,

Ketika berjalan sepanjang gang antara rak-rak panjang,
di perpustakaan yang mengandung ratusan ribu buku
dan cahaya lampunya terang benderang,
kulihat anak-anak muda dan anak-anak tua
sibuk membaca dan menuliskan catatan,
dan aku bertanya di negeri mana gerangan aku sekarang,

Ketika bertandang di sebuah toko,
warna-warni produk yang dipajang terbentang,
orang-orang memborong itu barang
dan mereka berdiri beraturan di depan tempat pembayaran,
dan aku bertanya di toko buku negeri mana gerangan aku sekarang,

Ketika singgah di sebuah rumah,
kulihat ada anak kecil bertanya pada mamanya,
dan mamanya tak bisa menjawab keinginan-tahu puterinya,
kemudian katanya,
“tunggu, tunggu, mama buka ensiklopedia dulu,
yang tahu tentang kupu-kupu,”
dan aku bertanya di rumah negeri mana gerangan aku sekarang,

Agaknya inilah yang kita rindukan bersama,
di setasiun bis dan ruang tunggu kereta-api negeri ini buku dibaca,
di perpustakaan perguruan, kota dan desa buku dibaca,
di tempat penjualan buku laris dibeli,
dan ensiklopedia yang terpajang di ruang tamu
tidak berselimut debu
karena memang dibaca.

Taufiq Ismail, 1996

Minggu, 25 Oktober 2009

PERTANYAANKU TENTANG BELAJAR

Beberapa pertanyaan yang mengganjal di pikiranku:
1. Adakah cara yang signifikan untuk mengubah sikap manusia yang tampak didominasi mental birokratis? Bukankah telah banyak hasil penelitian tentang sikap dan perilaku manusia?
2. Bagaimana cara efektif mendobrak stagnansi mental block yang menghinggapi seseorang? Berdasarkan pengamatan saya, pelatihan-pelatihan motivasi yang dilakukan, hanya mampu mengubah sedikit mental block, dan cenderung tidak permanen.
3. Apakah pernah dilakukan penelitian atau servey tentang tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerapan konsepsi teori belajar oleh para guru di sekolah? Jika ada, bagaimana hasilnya?
4. Apakah ada kriteria khusus, terutama yang terkait langsung dengan pendidikan dan pembelajaran, untuk seseorang yang akan menjadi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan?
5. Pernahkah Anda membayangkan menjadi seorang kepala Dinas Pendidikan? Jika pernah, bagaimana perasaan Anda ketika melihat sarana sekolah yang jauh dari memadai, misalnya, atap bocor, plafond jebol, atau toilet kumuh? Dan pernahkah Anda mengandaikan diri sebagai guru, sebagai siswa, atau sebagai wali murid?
JIKA ANDA MEMILIKI KESAMAAN PENDAPAT DENGAN SAYA TENTANG PERTANYAAN-PERTANYAAN DI ATAS DAN MEMILIKI JAWABAN (SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN) SUDILAH KIRANYA MEMBERIKAN KOMENTAR/JAWABAN. TERIMA KASIH.

Selasa, 20 Oktober 2009

FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG TERKAIT DENGAN KEPUASAN PENGGUNA PERPUSTAKAAN

KERANGKA DASAR PENELITIAN
BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Perpustakaan dewasa ini telah berkembang pesat, dan mencapai tahap modern. Jika dulu perpustakaan didefinisikan sebagai kumpulan buku dalam sebuah gedung, maka definisi itu sekarang telah mengalami pergeseran. Definisi perpustakaan sekarang merujuk pada pengertian sekumpulan informasi yang dikelola secara sistematis oleh pengelola yang profesional dan melayani penggunanya dengan baik. Perpustakaan dengan demikian menjadi pusat pengelolaan informasi, penyebaran informasi, sumber belajar dan penunjang pembelajaran.
Secara fisik perpustakaan juga semakin mengalami pergeseran dari sekumpulan buku dalam suatu ruangan atau gedung, kini perpustakaan lebih menekankan pada pengelolaan informasi secara elektronik/digital. Oleh karena itu data atau informasi yang ada di perpustakaan tidak selalu menunjukkan ada pada satu tempat. Data atau informasi yang dapat diperoleh dari perpustakaan bisa saja berasal dari luar ruang/gedung perpustakaan itu sendiri.
Singkatnya perpustakaan dewasa ini dikelola berdasarkan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Penerapan teknologi pada perpustakaan membawa dampak antara lain (Priyanto, 2009) pada gedung, koleksi perpustakaan, dan pustakawan.
Saat ini berkembang pandangan bahwa perpustakaan merupakan intelegent building dalam artian bahwa perpustakaan merupakan bangunan yang efisien dalam penggunaan, maksimal dalam pemanfaatan, dan efektif dalam pelayanan.
Penelusuran informasi sekarang menggunakan mesin pencari (search engine). Pada perpustakaan tertentu, telah digunakan aplikasi (software) khusus, yang dinilai sesuai dengan kebutuhannya.
Perpustakaan dipandang sebagai bidang layanan atau service. Oleh karena itu pelayanan menjadi tolok ukur keberhasilan tugas perpustakaan. Pelayanan yang baik secara teoretik menunjukkan kinerja perpustakaan yang baik pula.
Perpustakaan sekolah atau perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Perpustakaan kini dipandang bukan hanya sebagai penunjang, tetapi merupakan faktor utama keberhasilan proses pendidikan. Perpustakaan perguruan tinggi diharapkan mampu menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan oleh warga kampusnya, mampu mengakomodasi aspirasi staf, menjadi tempat yang nyaman untuk belajar mandiri, tata ruang, dan sarana fisik yang fleksibel dan kompak.
Oleh karena itu perpustakaan dituntut memberikan pelayanan yang terbaik, yang mencakup pelayanan tepat, cepat, ramah, dan mengikuti perkembangan teknologi informasi.
Perpustakaan pada perguruan tinggi merupakan institusi yang dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan civitas akademika terhadap informasi, data, teori-teori, bahan-bahan pembelajaran, dan hasil-hasil penelitian.
Pada awalnya, perpustakaan di tingkat program studi, dapat saja merupakan ruang baca dengan koleksi yang masih terbatas pada bahan-bahan penunjang perkuliahan dan program studi. Koleksinya pun terbatas dalam jumlah judul buku maupun eksemplarnya. Demikian juga koleksi jurnal, majalah, dan karya ilmiah masih sangat terbatas. Pengelolaannya pun pada awalnya belum menerapkan sistem pengelolaan perpustakaan pada umumnya. Dalam arti bahwa koleksi yang ada tidak dilakukan katalogisasi atau klasifikasi, peminjaman dilakukan dengan pencatatan seadanya, dan penyusunan/peletakan koleksi juga tidak teratur. Sedangkan ruangan yang digunakan sebagai ruang baca juga kurang mendukung untuk kenyamanan belajar, yang digunakan sekaligus sebagai tempat rak buku. Ruang ini dapat dilengkapi dengna kursi baca maupun sofa.
Meskipun demikian, secara bertahap dan berlanjut, koleksi buku baik dalam judul maupun jumlah eksemplar harus ditingkatkan. Jurnal, majalah, dan terbitan berkala pun demikian. Koleksi pustaka dalam bentuk CD Rom juga harus tersedia, seiring dengan berkembangnya media penyimpanan. Bahkan kini fasilitas hotspot untuk mengakses internet dan unit komputer workstation dalam perpustakaan merupakan kebutuhan pengguna sekarang. Sedangkan fasilitas hotspot dapat dimanfaat pada seluruh area kampus.
Laju perkembangan jumlah mahasiswa dan penambahan fasilitas kampus termasuk di dalamnya adalah penyediaan perpustakaan dengan segala sarana dan prasarananya termasuk sumber daya manusia masih belum menunjukkan kondisi yang ideal. Rasio jumlah tenaga staf pendukung dengan jumlah mahasiswa, rasio dosen dengan mahasiswa dan sebagainya masih terjadi kesenjangan.
Sebagai organisasi atau institusi yang berfungsi memberikan fasilitas pembelajaran, maka organisasi itu juga diharapkan menerapkan prinsip belajar dan pembelajaran. Demikian juga penyediaan sarana dan prasarana penting harus selalu diorientasikan kepada kepentingan warga belajar.
Khusus terkait dengan perpustakaan, permasalahan yang dapat diamati terutama terkait dengan sikap dan perilaku manusia, keterbatasan jumlah koleksi, keterbaruan koleksi, fasilitas akses internet yang pada waktu-waktu tertentu dirasakan lambat, kurangnya luasan area baca, dan sebagainya.
Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa perpustakaan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Penyelenggaraan pelayanan dan sikap pengguna perpustakaan merupakan unsur penting yang perlu dianalisis dan senantiasa ditingkatkan efektivitasnya dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi perpustakaan.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna perpustakaan.

2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pengamatan sementara dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Belum maksimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh civitas akademika.
2. Belum semua fungsi-fungsi perpustakaan dilaksanakan.
3. Tidak semua civitas akademika memahami cara menelusuri informasi yang dibutuhkan.
4. Sarana dan prasarana penunjang perpustakaan belum mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.
5. Kurangnya keterampilan petugas perpustakaan dalam memberikan pelayanan.
6. Terbatasnya alokasi anggaran untuk menambah jumlah koleksi.
7. Belum maksimalnyua dukungan/komitmen dari pimpinan.
8. Rendahnya antusiasme/sikap pengguna, yang sebagian besar masih terlalu mengandalkan kepada petugas perpustakaan.

3. Rumusan Masalah
Faktor-faktor determinan apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna perpustakaan?

4. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna perpustakaan.

5. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan manfaat sebagai berikut:
1. Sebagai kontribusi terhadap program studi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan perpustakaan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengembangkan sumber daya perpustakaan.
3. Sebagai acuan dalam memberikan bimbingan pengguna perpustakaan.
4. Sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa datang.
5. Menambah khasanah literatur di bidang sumber daya informasi


BAB II. LANDASAN TEORI

Regulasi tentang perpustakaan di Indonesia, terbaru dengan disahkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan tanggal 1 Nopember 2007. Dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tersebut dinyatakan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Selanjutnya ditegaskan yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur yang sangat penting terhadap pencapaian visi dan misi lembaga. Oleh karena itu maka visi perpustakaan disusun berdasarkan visi perguruan tinggi yang bersangkutan.
Manajemen perpustakaan menggunakan teknologi informasi untuk menjamin efektivitas pengelolaan dan efisiensi.
Berbagai penelitian telah dilakukan dalam rangka mencari informasi tentang efektivitas pengelolaan perpustakaan pada lembaga pendidikan. Penelitian terkait perpustakaan itu dilakukan baik oleh pustakawan, kalangan pendidik maupun oleh mahasiswa.
Faktor-faktor dalam pengelolaan perpustakaan di antaranya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, perlengkapan, bahan pustaka, dan teknologi informasi.
Ada berbagai model dalam mengukur kinerja perpustakaan (Arwendria, 2009; Purnomowati, 2003) yang mengacu pada model-model yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga atau asosiasi perpustakaan-perpustakaan di luar negeri. Dalam hal ini dapat diberikan contoh seperti Benchmarking atau pengukuran kinerja perpustakaan berdasarkan ISO 11620: 1998. Pada dasarnya pengukuran kinerja maupun pengkajian tentang perpustakaan diperlukan dalam rangka memberikan umpan balik kepada pengelola perpustakaan itu sendiri untuk dijadikan bahan perbaikan atau peningkatan pelayanan.
Jika perpustakaan dipandang sebagai suatu institusi penyedia jasa layanan, maka penelitian tentang perpustakaan pada dimensi kepuasan pengguna dapat dianggap penting dalam rangka mencari data empirik tentang apa yang telah dilakukan oleh perpustakaan.
Banyak standar ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perpustakaan. Beberapa organisasi seperti EAL (1995), CRANFIELD, MIEL2 (1997), Van House (1990), IFLA (1996) dan ISO 11620 (1998) memberikan ukuran-ukuran yang jelas terhadap indikator yang digunakan.
IFLA (1996) dalam panduannya Measuring quality: international guidelines for performance measurement in academic libraries memberikan standar ukuran yang berorientasi pada pemakai dan keefektifan layanan yang diberikan, terutama pada perpustakaan perguruan tinggi. Tedapat 16 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perpustakaan seperti berikut ini.
• kepuasan pemakai (termasuk jasa yang digunakan secara remote);
• umum (jam buka perpustakaan dibandingkan dengan permintaan);
• penyediaan dan temu kembali dokumen (expert checklists, pemanfaatan koleksi,
• Penggunaan koleksi berdasarkan subjek, dokumen yang tidak digunakan);
• pertanyaan dan layanan referensi (rerata pertanyaan yang terjawab);
• penelusuran informasi (penelusuran bahan pustaka yang diketahui, penelusuran subjek);
• pengadaan dan pengolahan dokumen (pengadaan, pengolahan);
• peminjaman dan pengembalian dokumen (waktu); dan
• ketersediaan (proporsi dokumen yang tersedia segera sesuai dengan permintaan).
International Standards Organisation (1998) menerbitkan ISO/DIS 11620 Information and documentation—Library Performance Indicators yang mendata indikator-indikator yang dapat digunakan oleh berbagai jenis perpustakaan.

BAB III. DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan survey terhadap pengguna perpustakaan dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan, dengan tujuan memberikan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
Pengumpulan data menggunakan angket yang dikembangkan dari berbagai sumber dan teori yang ada.
Responden penelitian adalah pengguna perpustakaan yang bersedia mengisi angket, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Analisis data dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Rumus statistika yang akan digunakan untuk menganalisis adalah Regresi Linier Berganda. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta deskripsi.


DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku
Abbas, Syahrizal. 2008. Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan. Jakarta: Prenada Media bekerjasama dengan CIDA dan Departemen Agama RI
Basuki, Sulistyo. 2003. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Harsono. 2008. Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Lasa, Hs., 2009. Manajemen Perpustakaan Sekolah. Yogyakarta: Pinus Book Publisher
Pendit, Putu Laxman, dkk. 2007. Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Seri Perpustakaan dan Informasi 1. Jakarta: Sagung Seto
Priyanto, Ida F. 2009. Perpustakaan, Pustakawan, dan Pengaruh Teknologi Informasi. Materi Pelatihan Teknologi Perpustakaan di UGM, Yogyakarta, 1 September 2009.
Purnomowati, Sri. 2003. Indikator Kinerja Perpustakaan, Majalah Baca No 27 (2) 2003 p 35 - 44, Jakarta: PDII – LIPI
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2008. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta
Rimbarawa, Kosam., dan Supriyanto. 2006. Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan. Jakarta: IPI PD-DKI dan Sagung Seto
Surtiawan, Dwi. 2006. Kepuasan Pemakai dan Peningkatan Kualitas Berbasis Pemakai: Pendekatan Manajemen Pemasaran sebagai Paradigma Baru Perpustakaan. Makalah tidak diterbitkan. Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Pustakawan, Yogyakarta
Sutarno, NS. 2003. Perpustakaan dan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
________. 2004. Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Samita Media Utama
Suwarno, Wiji. 2007. Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan: Sebuah Pendekatan Praktis. Yogyakarta: Ar-Ruzz
Tjiptono, Fandy. 2005. Prinsip-prinsip Total Quality Service. Edisi Kelima. Yogyakarta: Penerbit ANDI
________. 2004. Manajemen Pemasaran Jasa. Yogyakarta: Penerbit ANDI
Zethaml, Valarie A. dan Mary Jo Bitner. 1996. Service Marketing. New York: McGraw Hill.
- Sumber Lain
http//:www.ipiperin.wordpress.com diakses Selasa, 29 September 2009 pukul 11.00
http://arwendria.wordpress.com/2009/07/03/evaluasi-kinerja-perpustakaan/ diakses Selasa, 29 September 2009
http://ibweb.anglica.ac.uk/about/files/LibQUAL.pdf., diakses Rabu, 30 September 2009
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Senin, 19 Oktober 2009

DISIPLIN DAN KREATIVITAS

ADAKAH hubungan timbal balik antara disiplin dengan kreativitas individu? Pertanyaan ini selalu menggelitik benak dan pikiran saya. Adakah penelitian mendalam tentang hal ini. Apakah seseorang yang dididik dengan cara-cara yang menerapkan disiplin tinggi, menghasilkan manusia yang tumpul kreativitasnya? Atau jika dibalik, bila seseorang dididik dengan cara-cara yang kurang disiplin, melahirkan sosok pribadi yang memiliki daya kreativitas dan imajinasi tinggi. Lalu, apa gunanya pendidikan yang menerapkan pendisiplinan dengan cara-cara yang sangat ketat?
Saya menduga banyak orang tua salah mengaplikasikan rasa kasih sayang dan cintanya kepada anak, melalui penerapan pendisiplinan yang berlebihan. Banyak orang tua yang sangat-sangat kuatir dengan anaknya, padahal si anak mampu mandiri dengan segala kebutuhannya (kebutuhan dasarnya).
Ketika masih menjumpai bayinya menangis, (bukan karena lapar), dijejali saja makanan, karena orang tua menduga anaknya itu lapar. Atau diberinya susu. Padahal si bayi mengangis karena udara panas atau karena faktor lain.
Praktek-praktek mewujudkan kasih sayang kepada anak dengan cara-cara yang ternyata tidak dibutuhkan oleh anak inilah yang patut dicurigai nantinya akan melahirkan generasi muda penerus bangsa yang cengeng, tidak mandiri, tidak memiliki rasa percaya diri, matinya kreativitas, takut terhadap kompetisi, mandulnya gairah belajar, dan sebagainya.
***
Saya kira kita semua pantas senantiasa melakukan review total dan terus-menerus atas pola pengasuhan, pendampingan, pembimbingan, dan pembelajaran kepada anak-anak kita, kepada orang-orang terdekat kita, atau kepada siswa.
Model, pendekatan, dan teknik dalam pembelajaran senantiasa berkembang seiring dan sejalan dengan dinamika masyarakat serta kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi pendidikan adalah bagian dari rekayasa dalam rangka memberikan kemudahan proses pembelajaran, efektivitas pembelajaran, dan tentu saja efisiensi dan kebermaknaan belajar.
***
Melalui web blog ini saya mengundang diskusi pembaca semuanya. Saran, masukan, pendapat, informasi, koreksi, maupun sekadar komentar, sangat saya nantikan. Terima kasih telah mengunjungi blog saya ini. Dan semoga interaksi kita ini bermanfaat bagi orang banyak.

MENGENAL LEBIH DEKAT, LEBIH BAIK




Senin, 12 Oktober 2009

CPNS DAN MIMPI-MIMPI GENERASI MUDA

Rekrutmen CPNS 2008 & Mimpi Generasi Muda Dwi Rohmadi Mustofa Pengamat pendidikan tinggal di Bandar Lampung (Artikel ini ditulis Februari 2008) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah menjadi “ritual” tahunan. Ternyata, sampai hari ini, menjadi PNS merupakan impian banyak generasi muda. Di awal tahun 2008 pemerintah daerah di Lampung melakukan rekrutmen CPNS. Ribuan peserta seleksi CPNS di Lampung memadati berbagai lokasi tempat tes. Rupanya memang momen ini selalu ditunggu banyak orang. Informasi tentang formasi apa yang lowong dan berapa banyak yang dibutuhkan, selalu dinantikan para pencari kerja. Ringkasnya, “mimpi” menjadi PNS itu telah menghiasi benak ribuan bahkan jutaan pencari kerja. Hampir setiap hari, di setiap sudut ruang tema “ikut tes PNS” menjadi topik pembicaraan. Yang selalu menarik direkam dari setiap pembicaraan itu adalah soal “harga”. Maksudnya, dalam seleksi CPNS selalu ada pihak-pihak yang menyebar jaring yang katanya “bisa memasukkan” ke dinas a atau kantor b. Konon biaya untuk menempuh jalan mulus itu “cukup” Rp.100 juta saja. Rahasia umum ini memang selalu mencuat, dan seperti tidak ada bosan-bosannya dibicarakan. Padahal, semua orang juga tahu, bahkan sangat tahu, kalau yang namanya “suap” alias sogok itu seperti aroma. Karena dikonotasikan busuk, maka sogok atau suap itu diistilahkan dengan “kentut”. Namanya juga bau, sebentar saja hilang. Apalagi kalau memang ada usaha menghilangkan bau busuk itu. Jadi pastilah bau itu cepat hilang, bahkan berubah aroma harum semerbak mewangi. Pemantauan Mencermati prosesi rekrutmen CPNS dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan rekrutmen CPNS meningkat. DPRD juga melakukan pemantauan proses rekrutmen CPNS. Sesaat segera setelah panitia mengumumkan adanya formasi dan akan melakukan rekrutmen, maka beberapa aktivis pun juga ancang-ancang memantau. Kemudian, antar lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan gabungan pemerhati sosial merapatkan barisan membangun koalisi. Media massa pun menyambut dengan ”gegap gempita”. Judul besar ditulis, misalnya, ”Baca Besok Penerimaan PNS”. Media pun menjadi corong bagi berbagai pihak yang kurang puas dengan pelaksanaan rekrutmen CPNS. Semua pihak tersebut, tujuannya satu, mengawasi pelaksanaan rekrutmen CPNS, agar berlangsung jujur, adil, dan akuntabel. Tapi muluskah jalan pemantauan atau pengawasan itu? Dalam kenyataannya, seusai proses rekrutmen, meskipun muncul berbagai pertanyaan, kritikkan, gugatan, dan bahkan hujatan, tak ada yang dapat membuktikan adanya suap. Protes yang dengan gamblang menunjukkan indikasi sangat substansial atas indikasi kecurangan pun kemudian dijawab dengan ”salah ketik” atau misskomunikasi. Pemrotes pun kadang dibuat bingung, dengan saling lempar tanggung jawab dari meja panitia yang satu ke meja panitia yang lain. Mau gugat ke pengadilan? Rasanya belum ada yang rela memberikan energinya untuk berurusan atau mengurusi dugaan kecurangan dalam rekrutmen CPNS. ”Rame-rame” di surat pembaca dan pemberitaan media pun tak ada yang dapat membuktikan ”aroma busuk” dalam setiap kali rekrutmen CPNS. Selanjutnya, koalisi LSM yang mengawasi proses seleksi CPNS itu juga kian tak terdengar, atau mungkin sudah berganti isu. ”Aroma busuk” rekrutmen CPNS sebenarnya tercium sejak lama. Tapi lagi-lagi, siapa yang dapat membuktikan. Faktor Penarik dan Pendorong Rekrutmen CPNS secara teori ekonomi rupanya mengikuti mekanisme pasar. Ada permintaan, ada penawaran. Ketika peminat atau permintaan membludak, maka penawaran juga naik. So, ini berarti bisa jual mahal gitu lho. Dengan demikian berarti bahwa sampai kapan pun, bila permintaan tinggi, maka penawaran juga akan naik. Dalam konsepsi yang lain juga mengajarkan bahwa, dalam setiap momentum yang terjadi di masyarakat selalu saja ada peluang untuk meraih keuntungan. Pemburu rente pun berkeliaran. Cerita lain lagi berkembang di kalangan pegawai negeri. Artinya, termasuk mereka yang sudah lolos rekrutmen CPNS. Dari hari ke hari, yang dihitung kemudian adalah kum atau angka kredit dan pangkat/golongan. Rekan penulis, sebagian besar teman, mau mengikuti pendidikan yang lebih tinggi baik S1 maupun S2 demi mudahnya meraih pangkat dan jabatan yang lebih tinggi. Padahal, untuk dapat mengikuti pendidikan S1 atau S2 yang biayanya cukup besar tersebut, dia mesti mengutang ke bank alias menggadaikan SK-nya sebagai PNS. Ujungnya, mengikuti pendidikan S1 atau S2 tersebut bukan untuk belajar mengasah kecerdasan, membangun sikap positif dan meningkatkan profesionalisme. Ini karena motivasi utamanya adalah ”mengejar pangkat dan atau jabatan”. Tak peduli kuliah di mana yang penting S2 diraih dan kemudian menggunakannya untuk memenuhi salah satu persyaratan ”menjemput” pangkat dan atau jabatan yang lebih tinggi. Maka jadilah lingkaran yang tak berujung dan tak berpangkal: Pangkat, jabatan, gaji, gengsi, fasilitas, pangkat, jabatan, gaji, gengsi, fasilitas, dst. Kalau demikian halnya, mengapa sampai kini orang masih mendambakan menjadi PNS? Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini? Kalau mau jujur, melihat tugas dan pekerjaan orang lain lebih enak dari tugas dan pekerjaan kita sendiri. Tapi manakala kita masuki atau memerankan tugas dan pekerjaan orang lain yang kita ”iri” itu, maka kita akan merasa tidak enak juga. Benar kata pepatah, ”rumput tetangga terlihat lebih hijau dari rumput di rumah kita.” Secara subyektif, menjadi pegawai negeri terkesan enak. Ini dapat dideskripsikan dari beberapa kondisi berikut: Pertama, adanya anggapan dalam masyarakat yang memandang menjadi pegawai negeri ”lebih terhormat” daripada jenis pekerjaan lain. Maka tak heran jika kemudian ada CPNS yang baru saja lulus, kemudian membuat seragamnya dengan warna yang sedikit berbeda dan bahan dasar yang lebih mahal serta tekstur yang mewah, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah ”lebih terhormat” dari yang lain. Padahal sejatinya menjadi pegawai negeri adalah aparatur pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kedua, adanya jaminan pendapatan tetap tiap bulan baik berupa gaji maupun tunjangan. Bahkan jaminan pendapatan itu berlanjut sampai pensiun. Pendapatan tetap atau gaji itu juga bisa ”digadaikan” di bank. Ketiga, pekerjaannya terlihat enak, umumnya dalam ruangan, dan dalam satu ruangan itu banyak pegawainya. Masing-masing pegawai punya meja dan kursi. Karena dalam ruangan, kalau sedang tidak ada pekerjaan, bisa ngobrol. Apalagi kalau atasannya tidak ada atau juga hobi ngobrol. Selanjutnya, pembaca dapat menuliskan sederet indikator lain enaknya jadi PNS sesuai dengan ”mimpi”nya masing-masing yang berjudul, ”Bila saya PNS”. Kalau diajukan pertanyaan mengapa orang mau menjadi PNS, salah satu jawaban yang mengemuka pastilah karena sekarang susah mencari kerja. Selanjutnya, dengan menjadi PNS akan banyak keenakan yang bakal dinikmati. Maka menjadi PNS merupakan dambaan banyak generasi muda mengalahkan profesi lain yang sama-sama mulia kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya. Politik Anggaran Sebenarnya pengadaan pegawai di lingkungan pemerintahan tak lepas dari masalah ketenagakerjaan dan politik anggaran. Dalam masalah ketenagakerjaan, pemerintah dihadapkan pada problem penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Menyediakan lapangan kerja melalui sektor industri ada batasnya. Mengundang investor juga memerlukan berbagai insentif. Di sisi lain para pemilik modal akan sangat berhati-hati dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Sektor pertanian dan perkebunan yang menyerap banyak tenaga kerja dianggap oleh banyak orang kurang menarik. Ini karena menurut sebagian orang termasuk ”pekerjaan kasar”. Berbeda dengan pegawai, yang secara umum dianggap sebagai ”pekerjaan halus”. Konsekuensi dari merekrut pegawai bagi pemerintah adalah penambahan anggaran untuk gaji dan pendapatan bagi pegawai. Ini harus dihitung sampai pada soal berapa banyak pegawai yang pensiun, dan pegawai yang direkrut itu juga selesai masa kerjanya dan pensiun kelak. Namun demikian, di sisi lain dengan gaji pegawai negeri juga dianggap sebagai salah satu lokomotif ekonomi yang menggerakkan berbagai sektor produksi di masyarakat. Lihatlah betapa banyak SK PNS yang dijadikan jaminan di bank. Uang yang dipinjam dari bank itu kemudian dijadikan modal untuk membuka usaha ataupun investasi. Kalaupun toh uang pinjaman itu digunakan untuk keperluan konsumtif, ini dapat diartikan bahwa dengan membeli barang atau jasa juga dapat diasumsikan berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian. Semoga sumbang saran ini memberikan sedikit pencerahan. (*)

GURU JUGA MANUSIA

Guru Juga Manusia (Kado untuk Hari Guru 25 November 2007) Oleh Dwi Rohmadi Mustofa, S.Pd. Pemerhati pendidikan, tinggal di Bandarlampung (Artikel ini dimuat RADAR LAMPUNG, 28 November 2007) Ketika membicarakan pendidikan, tak dapat dilepaskan dari menyoroti tentang guru. Dalam pendidikan, guru memiliki peran strategis, yang tidak dapat tergantikan oleh media pendidikan yang lain. Guru adalah bagian integral dari pendidikan. Pada bagian lain, pendidikan adalah cita-cita bangsa. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban negara dan hak setiap warga negara. Karena warga negara memiliki hak, maka warga negara juga memiliki kewajiban. Salah satu contoh yang nyata adalah bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan. Bila kita menghendaki pendidikan yang berkualitas, maka mau tidak mau juga harus disediakan guru yang berkualitas pula. Perhatian pemerintah terhadap guru sesungguhnya cukup baik. Tetapi dalam sistem kenegaraan kita, nuansa politik selalu saja melekat dalam setiap bentuk usaha pemerintah. Dikeluarkannya UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada waktu itu, menjadi “kado” manis bagi guru dan dosen. Di dalamnya diamanahkan berbagai perbaikan terhadap profesi guru. Yang paling menonjol adalah sertifikasi bagi guru, dibarengi dengan tunjangan profesional sebesar gaji pokok (bagi guru yang lulus sertifikasi). Isu sentral lain adalah tunjangan bagi guru di daerah terpencil dan lain sebagainya. Pelaksanaan sertifikasi guru ini pun, tampak tersendat-sendat. Hambatannya macam-macam, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru, penyelenggaraan sertifikasi, hingga beban anggaran yang harus dialokasikan bagi guru yang sudah lulus serifikasi. Ketika berbicara anggaran, lagi-lagi, banyak faktor turut bermain. (Ingat, amanah agar pemerintah mengganggarkan minimal 20 % untuk pendidikan!) Profesi guru mengandung makna pengabdian, penghayatan terhadap kemanusiaan. Menjadi guru di era sekarang tampaknya belum banyak berubah dibanding dengan dekade silam. Kalaupun ada perubahan, itu terjadi pada sebagian guru. Sebagian kecil guru sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk saling mengirim email. Tapi sebagian besar masih berkutat dengan tugas-tugas yang dilaksanakan dengan monoton dan miskin dinamika. Menurut penulis, menjadi guru rentan terhadap upaya marjinalisasi perkembangan potensi individu dan bahkan karier. Ini terutama menimpa para guru yang bertugas di perdesaan. Hal ini disebabkan mereka harus berkutat dengan tugas yang lebih banyak di tengah minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Apalagi kalau ditambah dengan sikap pribadi yang mempercayai bahwa ”guru tidak pantas kaya” atau sikap semacam itu. Pendek kata proses adaptasi terhadap perubahan berlangsung lambat. Bagi guru yang ada di perkotaan, ”sikap kritis” terkadang diberangus oleh berbagai kepentingan lain. Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di daerah-daerah yang mestinya menjadi sarana bagi guru untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan pengalaman serta memacu prestasi, sulit direalisasikan sebagaimana mestinya, mengingat keterbatasan jarak atau jangkauan wilayah. Pada akhirnya, forum itu tidak berjalan dengan baik. Contoh mengenai MGMP itu dapat diparalelkan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), pendingkatan jenjang pendidikan guru; dari yang berpendidikan SPG ke Diploma II atau Diploma III dan sampai Strata I. Mirisnya lagi, jumlah guru di daerah-daerah di perdesaan jumlahnya lebih banyak. Dari segi kesejahteraan, perbaikan gaji guru, selalu saja dikejar dengan kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Pada akhir tahun pemerintah mengumumkan akan menaikkan gaji guru (atau gaji PNS), yang akan mulai berlaku tahun depan, pada saat diumumkan itulah harga-harga berbagai kebutuhan pokok meningkat. Yang paling baru adalah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan sekitar 25 ribu guru di Pekanbaru (Minggu, 25/11). Kata Presiden: ”Saya akan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Ini adalah komitmen dan tanggung jawab negara menaikkan kesejahteraan. Jumlahnya tentu signifikan, tapi tidak meninggalkan tugas peningkatan kesejahteraan profesi lain.” Semoga itu semua dapat terwujud. Dan memang profesi guru juga layaknya profesi yang lain, yang membutuhkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Rasanya tidak ada guru yang mengharapkan digelari sebagai pahlawan. Penyebutan guru laksana pahlawan tanpa tanda jasa penulis yakin bukan digembor-gemborkan oleh guru, tapi oleh orang lain. Nah berbicara pendidikan, maka perbaikan pendidikan akan berlangsung selamanya. Kalau sekarang dunia pendidikan masih centang perenang, maka dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, tampaknya dapat membuka jalan bagi perbaikan dunia pendidikan yang signifikan. Sebab guru adalah simpul ujung praktek pendidikan. Wajah ’bopeng” pendidikan memang tak bisa ditutupi. Kalau wajah bopeng pendidikan merupakan aib, maka itulah aib kita semua, warga bangsa. Praktek pendidikan tidak cuma dilaksanakan oleh guru. Dalam persekolahan, ada kepala sekolah, ada kepala Cabang Dinas Pendidikan, ada Dinas Pendidikan dan seterusnya ada Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian, yang menjadi atasan Kepala Dinas Pendidikan toh ada Bupati/Walikota/Gubernur. Ketika praktek pendidikan belum sesuai dengan yang diinginkan, semunya memiliki kewajiban untuk memperbaiki. Jadi bukan cuma guru. Guru adalah manusia biasa yang memiliki keterpanggilan untuk mendidik anak bangsa. Guru memiliki keluarga yang juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. (*)