KESADARAN terhadap pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat, senantiasa dibarengi
dengan adanya pihak yang menyediakan jasa pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya semacam hukum pasar yang berlaku: jika ada
permintaan (kebutuhan), maka akan ada penawaran .(pihak yang menjual). Untuk menjaga terjadinya keseimbangan, maka
diperlukan peran pemerintah. Masalahnya, pendidikan adalah hak warga negara.
Pemerintah berkewajiban menjadi yang terdepan dalam menyediakan pendidikan bagi
warganya.
Belakangan
ini ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. Masalah klasik di kalangan
orang tua di saat tahun ajaran baru adalah bagaimana membiayai sekolah
anak-anak mereka, mencari sekolah yang baik, dan memastikan keberlanjutan
pendidikan mereka. Kejadian seperti ini seakan-akan menjadi siklus tahunan.
Banyak orang tua “menjerit” terkait mahalnya biaya pendidikan.
Di sisi lain,
ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memastikan terselenggaranya
pendidikan yang dapat diakses oleh semua warga masyarakat.
Beberapa pekan lalu, di Bandar Lampung muncul wacana tentang pembukaan sekolah negeri secara double
shift atau membuka kelas sore. Pada bagian lain, ada pengelola sekolah
swasta yang kontra dengan gagasan tersebut (lanjut*****).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar