Penyerahan SK JA Bagi Dosen STIT Pringsewu

DOSEN dan staf STIT Pringsewu mengadakan rapat kerja evaluasi dan persiapan perkualiahan Semester Genap 2019/2020, sekaligus dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, Kamis, 6 Februari 2020 di kampus setempat.
Penyerahan dilakukan oleh Ketua Yayayasan Pendidikan Startech Dr. KH. Abdul Hamid, M.Pd.I., Al-Hafizd, didampingi Ketua STIT Pringsewu Dwi Rohmadi Mustofa, M.Pd.

Dosen STIT Pringsewu Raih Gelar Doktor

DOSEN STIT Pringsewu Moh Masrur, dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Pascasarjana UIN Raden Intan, Sabtu, 25 Januari 2020. Ia meneliti tentang teori dan praktik penggerakan, sebagai bagian utama suatu organisasi. Dalam menyusun disertasinya, Masrur menelisik ke berbagai kitab dan literatur dari yang klasik sampai kontemporer. Tak kurang dari 316 literatur dikaji secara mendalam. Konsep pengorganisasian itu lebih spesifik dikaji dalam Perspektif Islam sebagai materi disertasinya.

Masrur mengungkapkan, bahwa dirinya akan berusaha menerapkan hasil penelitian tersebut dalam lembaga pendidikan dan berharap banyak lembaga yang nantinya menerapkan konsep yang Islami. 

Menurut ayah dua anak ini, kini semakin menjamur lembaga yang menggunakan label Islam, khususnya lembaga pendidikan. "Banyak lembaga, khususnya pendidikan yang berlabel Islam, tapi menurut saya kurang menerapkan nilai-nilai keislaman," kata dia.

Padahal, menurut dia, hal tersebut sudah termaktub dalam Al-Qur'an serta as-sunah. Namun, banyak lembaga menggunakan konsep pengorganisasian barat. Disertasi ini menegaskan nilai-nilai keislaman dalam pengorganisasian.

Secara teknis konsep, pengorganisasian Islam banyak kesamaan dengan konsep pengorganisasian dalam manajemen konvensional. Yang menjadi pembeda adalah ada dasar ketuhanan dalam konsep Islam. "Jadi, ada nilai-nilai spiritual. Dalam konsep pengorganisasian Islam tidak seperti yang konvensional," ujarnya. 

Dia mencontohkan, dalam konsep manajemen Islam ada misalnya, 'bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya', tapi dalam konsep manajemen konvensional tidak seperti itu. 

"Mesti dilakukan evaluasi dan dihitung pencapaian target serta untung rugi oleh pemberi kerja," ucapnya.  

Dengan lulusnya Moh Masrur, UIN Raden Intan genap telah melahirkan 100 orang doktor.  

Rektor UIN Raden Intan Prof Moh Mukri berharap kelulusan mahasiswanya itu mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

"Semoga doktor ke 100 mampu memberikan manfaat dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama ke depannya," pungkasnya.

Sidang tersebut diselenggarakan di ruang sidang pascasarjana UIN Raden Intan, gedung utama lantai II. Sidang selama dua jam ini berlangsung lancar.

Sementara, pengujian disertasi tersebut dipimpin langsung boleh Rektor UIN Raden Intan Prof. Dr. Moh. Mukri, serta 5 penguji lainnya. Turut hadir dalam promosi doktor tersebut Ketua Yayasan Pendidikan Startech Dr. KH. Abdul Hamid, M.Pd.I., Al-Hafizd, Ketua STIT Pringsewu Dwi Rohmadi Mustofa, M.Pd., para kolega dan keluarga. (*)

Gubernur Termuda. So what?

TANGGAL 2 Juni 2015 tepat setahun M. Ridho Ficardo menjabat sebagai Gubernur Lampung bersama Bakhtiar Basri sebagai Wakil Gubernur. Satu tahun kepemimpinan gubernur termuda ini layak dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan seberapa jauh dampak dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Satu tahun pertama masa jabatan merupakan periode yang akan menentukan keyakinan masyarakat akan kinerja gubernur beserta jajarannya.

Saat dilantik pada 2 Juni 2014, banyak harapan masyarakat Lampung digantungkan di pundak Ridho dan Bakhtiar. Maklumlah, ini karena “darah muda” dan segar, pasca rezim pemerintahan sebelumnya di bawah Sjachroedin sebagai gubernur yang menjabat selama dua periode masa jabatan.

Berbagai sanjungan mengemuka saat Ridho dilantik sebagai gubernur. Sebutan sebagai gubernur termuda, bahkan menggemakan suara, sebagai gubernur termuda se-Asia.

Tapi Ridho tak larut dalam pujian dan sanjungan. Hal itu malah dijadikan sebagai kekuatan pemicu untuk terus mengabdi dan berkarya untuk Lampung.

Yang sering disampaikan oleh Ridho dalam banyak kesempatan, kalau memang muda, lantas apa? Muda usia yang penting adalah perannya terhadap kemajuan masyarakat dan daerah Lampung. Muda kalau tidak turut berpartisipasi dalam pembangunan, tidak ada artinya. Hal ini sangat disadari oleh Ridho. “Lha kalau gubernur termuda, so what,” ucapnya seraya tersenyum.

Saat ini, setahun gubernur termuda memimpin Lampung, saat tepat mengajukan “gugatan” dan berbagai pertanyaan, sudahkan dia memenuhi janji-janji kampanyenya? Saat kampanye, perbaikan infrastruktur dan pertanian menjadi prioritas program yang diusung Ridho bersama Bakhtiar. Tentu saja, tidak mengabaikan sektor lainnya, industri dan perdagangan, pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, dan sebagainya.

Kita tahu, di awal masa jabatan, kondisi infrastruktur khususnya jalan, di Lampung, rusak parah. Faktanya, akses jalan, baik jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten, banyak yang tidak layak. Tak terhitung lagi keluhan masyarakat disampaikan melalui berbagai media dan saluran.

Menanggapi kondisi dan keluhan masyarakat itu, respon Ridho sejalan dengan program prioritas yang diusung saat kampanye, memberi “angin surga” bagi perbaikan prasarana dan sarana jalan. Megaproyek Kotabaru di Jatimulyo, Lampung Selatan ditunda pembangunannya. Dasarnya adalah kebijakan pemerintah pusat untuk moratorium pembangunan gedung perkantoran pemerintahan. Alasan yang dikemukakan selain keterbatasan anggaran, dan anggaran yang ada akan dioptimalkan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tapi faktanya, hingga kini perbaikan jalan belum juga dilakukan secara massif dan signifikan.

Di awal masa jabatannya, Ridho pernah meninjau lokasi kerusakan Jalan Ir. Sutami. Ruas jalan ini adalah salah satu contoh, sekali lagi, salah satu contoh, buruknya jalan di Lampung.

Ruas Jalan Ir. Sutami yang menghubungkan Bandarlampung dengan Kabupaten Lampung Timur melintasi Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi jalan itu rusak parah. Kubangan sedalam sekitar 50 centimeter bahkan lebih, bertebaran di mana-mana, di badan jalan! Saat warga Lampung Timur sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit di Bandarlampung, kendaraan yang membawa pasien tidak bisa melaju cepat, agar pasien segera mendapat pertolongan di rumah sakit yang memiliki fasilitas memadai. Ironis.

Dalam keadaan normal, ruas Jalan Ir Sutami dari Panjang (Bandarlampung) hingga Sribhawono (Lampung Timur) sepanjang sekitar 60 kilometer, bisa ditempuh dengan kendaraan selama sekitar satu jam. Kini, harus ditempuh empat jam! Naif.

Kondisi kerusakan jalan tersebut hanyalah salah satu contoh, buruknya infrastruktur jalan di Lampung. Di kabupaten lainnya, kondisi serupa banyak  ditemukan. Kerusakan jalan itu berlangsung bertahun-tahun. Adanya perbaikan tambal sulam sangat tidak signifikan dibanding kerusakan badan jalan.

Buruknya infrastruktur jalan menunjukkan “wajah asli” kondisi kekinian, yang bisa menjadi indikator buruknya sektor lainnya. Iklim investasi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pelayanan publik lainnya bisa dipastikan tidak jauh berbeda dengan kondisi jalan yang bopeng.  

Potret buram wajah infrastruktur jalan di Lampung dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana kinerja jajaran Pemerintahan Provinsi Lampung.

Jalanan yang rusak berimbas pada terhambatnya distribusi barang, beratnya akses hasil pertanian, lambatnya pelayanan jasa, mandeknya pariwisata, buruknya akses informasi dan susahnya generasi muda mendapat pendidikan. Semua permasalahan itu bermuara pada penilaian kinerja gubernur dan jajarannya.

Saat ini, waktu yang tepat pula untuk memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif. Pemimpin yang matang, akan senantiasan mendengar kritik sepedas apapun itu dan dari manapun itu berasal. Saat ini dapat diibaratkan sebagai entri pint untuk mengetahui efektivitas birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik, pengembangan sumberdaya manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan dapat diibaratkan sebagai entitas pelayanan, khususnya pelayanan publik. Sebab, pelayanan yang sifatnya nonpublik bisa diselenggarakan oleh masyarakat. Apresiasi patut diberikan jika apa yang diberikan melebihi apa yang diharapkan oleh pengguna jasa layanannya, dalam hal ini masyarakat. Kalau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di bawah “dirigen” Gubernur Ridho Ficardo kepada masyarakat Lampung masih belum bisa melebihi harapan, rasanya berat dan tidak banyak yang ringan untuk memberikan acungan jempol. Empat tahun ke depan, menjadi ajang pembuktian bahwa gubernur muda tidak sekadar muda, tetapi juga mampu mengelola pemerintahan dengan baik, membina birokrasi, mengayomi masyarakat, dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis. Visi Lampung maju dan sejahtera bukan hal mustahil. (*)

Artikel ini dimuat di Harian Trans Lampung, Edisi Senin, 3 Juni 2015

SAHABAT SAYA, ZABIDI YAKUB, BERKISAH

 

Terjepit di Antara Piil

 
Oleh Zabidi Yakub *)

Membaca tulisan Jaja Suharja SIP (LE, Senin, 17/9), yang mengecap LAMPUNG EKSPRES plus sebagai koran kelas tiga, menggelitik hati saya untuk ikutan menorehkan guratan-guratan “peta” yang menilaskan jejak berdarah sejarah LE hingga tetap ada dan eksis hingga hari ini. Tapi, bilik hati yang lain seperti menghalangi. “Nggak usah ikutan, nanti kamu riya’ dan berlebihan,” begitu bisiknya.

Ketika muncul tulisan Khamamik (LE, Rabu, 19/9), kembali hati saya tergelitik, tetapi masih saya tahan. Dan, muncul tulisan Hi Ismetri Radjab (LE, Jumat, 21/9) yang memancing agar Buya HMI sebagai tangan pertama berkisah langsung tentang asal muasal hingga tetap adanya LE hingga hari ini. Ini membuat adrenalin saya untuk menulis benar-benar terpacu, sebab tak afdol rasanya bila hanya membaca cerita dari tangan pertama. Perlu pula menyimak kisah dari ‘tangan kedua, ketiga, keempat,’ dan seterusnya atau ‘kaki tangan’ Buya yang dulu dalam keadaan lapar tetap “nyanggong” di kantor TAMTAMA Jl Pattimura nomor 7 Telukbetung.

Akhirnya saya benar-benar mulai mengetik cerita ini, setelah ada permintaan langsung dari Adolf Ayatullah Indrajaya, SH (Pimred LE) pada Jumat malam (21/9).  Saya iyakan meski agak ragu karena takut riya’ dan berlebihan tadi, dan bingung dari mana tulisan harus saya mulai sebab alangkah panjang dan berlikunya jalan yang telah kami tapaki, alangkah banyak nama yang menghiasi kisah ‘jejak berdarah’ sejarah LE.

Sampai hari ini, tinggal saya dan Naim Emel Prahana orang paling lama yang ‘menggelorakan’ TAMTAMA dari jalan Pattimura tahun 1994, yang namanya masih tertera di masted, yang lainnya telah lama ‘pergi’ di antara yang saya ingat dan bisa saya tulis adalah H. Mattjik Yatim, Heriansyah Ak, Ahmad Novriwan, A. Azis Amrullah, Syahrir Hakim (kini di Pare Pos, Sulawesi Selatan), Andrian Sangaji Takelairatu, Joni Walker, Ahmad RS, Abdullah, Anwar, Nurjanah, M. Yusuf Puspitajaya (almarhum), Syahruddin Saropi (almarhum), dan Iwan (entah siapa lengkapnya warga Kampung Sawah ini).

Tahun ’94 itu Buya HMI mulai merintis jalinan kerja sama dengan Jawa Pos setelah bersedia menerima pinangan mereka. Terjalinnya kerja sama ini ditandai dikirimnya Ahmad Novriwan ke Surabaya untuk menyambungkan tali silaturahmi, sebagai tanda bahwa telah ‘terikat janji’ Novriwan membawa buah tangan berupa satu unit Macintosh yang ukuran monitornya sebesar notebook jaman saiki hibah dari Jawa Pos.

Sungguh lama Mac itu teronggok karena kami tak bisa bagaimana mengoperasikannya. Maklum barang ‘buangan’ Jawa Pos itu bagi kami adalah barang ‘baru’ setidak-tidaknya baru kami lihat dan pegang. Oleh Bang Andrian diotak-atiklah sehingga bisa mengoperasikan Adobe Pagemaker dan mulailah debut Mingguan TAMTAMA di-layout dengan piranti canggih itu, dan perwajahannya pun didesain ulang. Melihat tabloid tamTAMA, ya… beginilah bentuk tulisan kop baru hasil desain ulang itu, bukan main senang hati kami.

Dan seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan, kami berebut untuk mengoperasikan Mac itu. Seandainya Steve Jobb melihat kelakuan kami berebut hasil karyanya itu, mungkin dia akan tertawa terbahak-bahak karena betapa jadulnya barang itu, sementara dia sudah berhasil membuat yang lebih keren.

Tampilan tamTAMA benar-benar memikat. Sebelumnya, dibantu Iwan berita koran ditik di mesin tik manual selebar kolom koran lalu digunting dan disambung-sambungkan sehingga menyerupai kolom-kolom koran. Sedangkan judulnya dibuat dengan Rugos.

Di era itu betapa sulitnya mempertahankan surat kabar agar tetap hidup, sebab pengaruh kekuasaan rezim Orde Baru dengan Departemen Penerangan-nya yang begitu mudah membreidel sebuah koran yang beritanya mengusik ‘ketenangan’ pemerintah.

Rintisan kerja sama itu tak mudah mewujudkannya. Ibarat pinangan calon pengantin dalam dunia nyata, mempelai pria harus menyiapkan seserahan. Begitulah yang terjadi pada tamTAMA, harus menyiapkan bundel yang berisi surat-surat rekomendasi dari berbagai pihak, seperti Walikota Bandar Lampung, Danrem 043/Garuda Hitam, Gubernur Lampung, SPS Provinsi Lampung, Departemen Penerangan Provinsi Lampung, dan entah apa lagi (agak lupa), untuk diajukan ke serikat penerbit suratkabar (SPS) pusat terkait registrasi keanggotaan, dan Departemen Penerangan Pusat terkait surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) bagi koran yang akan terbit harian.

Semua surat rekomendasi itu oleh Buya HMI diamanahkan kepada saya untuk mengetiknya. Tidak sekali jadi, berkali-kali direvisi hingga menghabiskan berlembar-lembar kertas untuk ngeprint agar kelihatan hasilnya yang memenuhi kaidah sempurna dan bisa di-acc oleh parapihak yang dimintai restu membubuhkan tanda tangannya.

Semua saya lakukan dengan komputer yang masih menggantungkan operasinya dengan sistem DOS (Direct Operating System) dan Word-Start (WS) level 4. Harus ada disket DOS dan disket untuk menyimpan file. Orang yang melihat LE hari ini tidak akan pernah tahu kalau hal ini tetap saya endapkan dalam kepala saya untuk menjadi prasasti bagi jejak sejarah keberadaan Harian TAMTAMA dan kemudian jadi Harian LAMPUNG EKSPRES plus, namun bila saya ungkap jadi cerita mudah-mudahan tidak dikatakan riya’ dan berlebihan seperti yang saya khawatirkan.

Setelah merampungkan tugas mempersiapkan bundel surat rekomendasi tersebut, saya sempat meninggalkan TAMTAMA, sampai akhirnya di luar dugaan saya kerja sama tersebut benar terwujud. Saya kembali dipanggil oleh Buya untuk ikut ‘menikmati’ hasil jerih payah masa lalu. Bergabung lagilah saya tahun 1998. Bertemu lagi dengan orang-orang TAMTAMA lama jaman ‘lapar’ di Pattimura. Mereka baru saja pulang dari Surabaya setelah magang ngangsu kawruh (menimba ilmu) di kantor Jawa Pos.

Diam-diam  oleh Buya saya diplot untuk ditempatkan di bagian keuangan entah apa alasan beliau, tapi saya lebih pilih di bagian pracetak, karena passion saya di situ. Sewaktu SMA di Jogja saya rajin memburu koran-koran yang terbit untuk mengumpulkan artikel dan opini lalu saya kliping. Hobi ini lambat laun mengasah kecintaan saya pada dunia tulis menulis dan penerbitan pers. Begitu mencecap bangku kuliah saya menceburkan diri untuk mengelola bulletin kampus. Kegilaan saya pada ranah tulisan membuat saya tak sungkan menurunkan tulisan yang mengkritik kebijakan petinggi kampus, yang berbuntut dipanggil oleh dosen. Katakanlah Bulletin kampus diibaratkan akademi, maka “program sarjana” saya tempuh di LE.

Dengan digandeng Jawa Pos yang digawangi Priyo Susilo sebagai General Manager, di samping orang-orang lama muncul muka-muka baru baik yang sudah pernah malang melintang di penerbitan pers maupun yang baru mau mulai belajar jadi wartawan. Mereka (yang baru) di jajajaran redaksi adalah H. Ismetri Radjab dan Supriyadi Alfian (Redaktur Pelaksana), Fajrun Najah Ahmad (Biro Jakarta) keduanya alumnus Lampung Post, M. Syafe’i Mat Arif (belakangan memilih mundur dan menerbitkan Mingguan HANDAL sejak 15 Desember 1998), Yulizar Kundo, Herri Ch. Burmelli, Ferry Indrawan, Zahdi Basran, Jamhari Ismanto, Yanto Sastro Utomo, Abdul Malik, M. Widodo, Suparman Maryumi, Aan S. Labuan, Syamsul Arifin, Dwi Rohmadi Mustofa, M. Naviandri, Sutarman Sutar.

Alhasil nama-nama yang menghiasi masted TAMTAMA dan LE datang dan pergi silih berganti. Kalau mau menyebut juga mereka yang di jajaran reporter, ada M. Yusuf, Syahidan MH, Suprapto, Santi Hastarini, Suryani, Azwir Amir Siaru (almarhum), AK Yohanson (pernah gabung ke Handal, kini ‘pulang’ kembali ke Harian Ekspres grup LE), Marlan Azis (pernah menduduki jabatan Pimred di Khatulistiwa Post, kini kembali ke Harian Ekspres), Tohiri Alam (kini di Radar Tanggamus), Trufie Murdiani (kini di Radar Lampung), Desi Wahyuni (kini di Rakyat Lampung), Sri Hartuti (kini di Lampung Tv), Yohanda (pernah ke Bandarlampung News, kini di Harian Ekspres), Nurjanah (kini  di Bandarlampung News), Meily Haryani (kini jadi PNS di Bengkulu), dan Kusmawati (kini di Pos Kota).

Karena merasa ayem setelah TAMTAMA ‘dinikahkan’ dengan JPNN, Buya HMI merintis koran Banten Ekspres dengan mengutus Herri Ch. Burmelli dan Ferry Indrawan, tapi sayang karena tak terurus akhirnya diambil alih oleh Jawa Pos menjadi Harian Banten. Buya juga membina Bumi Post yang dikelola A. Bastian Rajamuda di Kotabumi, tapi lagi-lagi karena dililit persoalan akhirnya dibekukan.

Krisis ekonomi yang memicu kerusuhan massal hingga melahirkan tragedi Mei dan Semanggi di Jakarta, dan tragedi UBL di Bandarlampung, tidak membawa pengaruh bagi pasangan ‘pengantin baru’ Harian TAMTAMA-JPNN. Malahan membawa berkah, sebagai satu-satunya koran terbit berwarna di lampung, TAMTAMA diuntungkan suplai berita dari JPNN (Jawa Pos News Network) berikut foto-foto yang mendukung. Jadilah berita-berita TAMTAMA saat itu disenangi banyak orang didukung harga jual yang hanya seribu perak.

Saya sempat mengalami ngasong koran TAMTAMA di terminal Rajabasa. Dengan harga 1000, wajah bergincu (foto berwarna), dan berita tentang rezim Orde Baru dan kroni-kroninya, tak membuat saya kesulitan menghabiskan 25 eksemplar koran hanya dengan dua atau tiga kali muter di terminal. Hal ini seringkali membuat Heru Chandra (staf pracetak yang disuplai Jawa Pos) ngedumel sambil bilang juancuk manakala melihat koran di tangan saya habis terjual, sementara di tangannya masih ada beberapa eksemplar.

Tak ada perilaku egoistis di antara kami, manakala satu sudah habis terjual dengan riang membantu yang lainnya ngejual koran sampai habis, lalu bareng-bareng santapan nasi uduk sembari guyonan atau langsung pulang ke mess karyawan di pirel (pinggir rel) jalan Sultan Agung gang Murai naik Damri sambil menjajakan koran sisa (kalau ada) kepada penumpang lain.

Keadaan ini sempat membuat loper koran Lampung Post di terminal marah besar, dan dari bagian marketing Lampost turun langsung ke terminal memantau kejadian staf TAMTA
MA yang menyerbu jadi loper dadakan itu. Kami harus bermain cantik, keliling dengan dua orang berdekatan, jangan seorang diri demi menghindari insiden main pukul oleh loper yang telah lama ‘menguasai’ terminal.

Sungguh membawa berkah, 25 eksemplar koran bisa menghasilkan 10.000 sehari, kalau sebulan bisa melebihi gaji kami sebagai pracetak. Sampai-sampai Heru nyeletuk wah nek ngene enak dodol koran ae, leren ae ngelayout (wah kalau begini enak jualan koran saja, berhenti saja jadi pracetak). Uang hasil ngasong koran itu lumayan untuk beli susu dan oleh-oleh buat anak saya yang kala itu ikut ibunya tugas mengajar di Pesisir Utara, Lampung barat. Berkah lainnya, saya ikut-ikutan memublikasikan puisi-puisi yang saya buat sewaktu di Jogja dan bertahun-tahun hanya saya simpan di hard-disc komputer.

Lampung sebagai negeri penyair seyogianya perlu wadah agar para penyair muda bisa tumbuh dan berkembang. TAMTAMA mengapresiasi dengan menyediakan rubrik “Seni Budaya” yang digawangi Aan S. Labuan (kini di Lampung Tv). Ada beberapa kali TAMTAMA edisi Minggu memuat puisi saya.

Seiring ‘perceraian’ yang terjadi antara TAMTAMA dan JPNN, kami memboyong TAMTAMA pindah kantor ke jalan Diponegoro 108 Telukbetung, masih diantar oleh GM TAMTAMA, Priyo Susilo dan beberapa redaktur sebelum akhirnya mereka memutuskan ‘ikut bercerai’ dan hijrah. Priyo Susilo, Yanto Sastro Utomo dan Suparman Maryumi (ke Radar Cirebon), M. Widodo dan A. Malik (ke Radar Banten).

Hijrah ke Diponegoro, masih ada sisa-sisa kebersmaan yang bisa kami nikmati, Fajrun Najah Ahmad sebagai Redaktur Pelaksana memperhatikan betul ‘daya tahan’ kinerja kami, sehingga mensuplai nasi uduk saban malam. Tapi, akhir tahun 2000 Fajrun ikut hijrah ke koran Sinar Glodok, Jakarta. Masa-masa sulit kembali membuat kami sering mengalami ‘badan panas dingin dan menggigil tiba-tiba’ lantaran telat gajian sebagai imbas dari setoran uang langganan koran dan iklan dari biro-biro di daerah tak kunjung diantar ke kantor, persis seperti apa yang diungkap H. Ismetri Rajab dalam tulisannya.

Memasuki tahun 2001, satu persatu staf pracetak ‘pergi’ meninggalkan ruang kerjanya, seperti Syahril RR alias Pak Do (kembali ke Jambi), Elwin Fadil (kini di Harian Banten), Feri Setiawan (ke Radar Tegal), Nico Nopiansyah (sempat ke Radar Cirebon, kini di Rakyat Lampung), termasuk saya akhirnya ‘menyerah’ dan membidani Tabloid Wahana Pelajar yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

Terbit tertatih-tatih dari jalan Diponegoro sambil menyiapkan kantor permanen di jalan Urip Sumoharjo, LE membekukan rubrik yang mewadahi hasil kreatif penyair muda lampung seiring tidak ada yang ‘bersedia’ mengasuhnya. Penyair Naim Emel Prahana yang memiliki kapasitas dalam urusan ini lebih pilih jadi reporter daerah yang ngepos di Metro, seiring dengan aktivitas beliau di banyak organisasi massa seperti BNN, KONI, dan sempat juga di Partai Golkar.

Padahal, di era 1998 saat berkantor di jalan Sultan Agung, kami berdua sering sekali menginap di kantor dan baru pulang pagi harinya, sebelum berangkat tidur kami berdua memberesi sisa-sisa kerja yang acak-adut, menyapu dan mengepel lantai serta mengumpulkan sampah. Ini kisah nyata, tak diungkap jadi ‘kerak’ di kepala, diungkap takut dikatakan riya’ dan lebay. Ini sebelum saya ‘menyerah’ pada rayuan Edi Suwignyo Hasyim (staf pracetak teman Heru dari Jawa Pos) yang memaksa saya ikut tidur di mess yang memang telah disediakan.

Tahun 2004, ketika kantor di jalan Urip Sumoharjo siap ditempati berikut mesin cetaknya, kembali Buya memanggil saya lewat putranya H. Doni Hardana Indrajaya yang menelepon langsung meminta bantuan menghidupkan kembali LE yang sudah lama tidak terbit. Sejak itu staf pracetak silih berganti datang dan pergi. M. Yusuf Ramadhan (setia sejak di jalan Diponegoro, kini di Tribun Lampung), Yan Zikri (pracetak di jalan Diponegoro yang sempat juga gabung ke Bandarlampung News) kembali lagi memperkuat jajaran pracetak di jalan Urip sampai akhirnya hijrah ke Radar Tanggamus dan kini berkarir di ASDP Bakauheni.

Saya bertahan di ‘sandaran nasib’ demi kecintaan saya di ranah tulis menulis. Kembali puisi-puisi saya secara berkala menghiasi halaman LE mengisi rubrik “Karya Budaya” setiap hari Sabtu.  Kadang beberapa judul, sesekali satu halaman utuh saya borong. “Onani”. Ya, begitu sindiran yang kerap dilontarkan kepada orang yang menerbitkan puisi di koran sendiri. Saya memahami sepenuhnya. Yang saya lakukan dilandasi keprihatinan, kok kunjung tidak ada penyair di lampung ini mengirimkan puisi, cerpen atau esai budaya ke LE. Sebuah ironi yang melengkapi perjalanan “korannya masyarakat lampung” ini.

Nah, bisa jadi berawal dari sering munculnya puisi saya ini membuat penyair Dahta Gautama (CEO Dinamika News) ‘berani’ memasukkan nama saya dalam jajaran penyair lampung dalam tulisannya berjudul “Melacak Penyair Lampung” pada rubrik PUSTAKA, Lampung Post, Minggu, 15 Januari 2006. Yang saya publikasikan sebenarnya adalah stok lama puisi sewaktu di Jogja, yang tahun ’80-an sering dibacakan di Radio Retjo Buntung dan Radio Angkatan Muda.

Rubrik “Karya Budaya” meski nyempil di halaman 11 memanfaatkan kolom sisa sambungan halaman 1, sempat mencatatkan nama Agusta Hidayatullah yang sohor dengan panggilan Aji Aditya Jr kala jadi announcer di Andalas FM sebagai punggawanya, melahirkan resensi film dan musik. Group band legendaris Koes Plus salah satu yang dia bedah menjadikan LE bernilai lebih.

Sayang, kiprahnya menjaga desk yang sering tergusur kalau penuh sambungan atau banyak iklan itu tak sampai setahun. Nama Y. Wibowo juga sempat menghias masted sebagai Redaktur Opini dan Budaya (Sastra). Salah seorang penyair lampung ini sering terlihat di larut malam masih terpaku di depan laptopnya mencari bahan suguhan untuk mengisi halaman yang diasuhnya tersebut. Tapi, lagi-lagi tak bertahan lama.   

Di awal tahun 2006, dengan digawangi H. Fajrun Najah Ahmad sebagai Redaktur Eksekutif, dan dibantu beberapa nama yang memperkuat redaksi seperti Bung Dolop, Yon Bayu Wahyono, Herman Afrigal, Budimansyah, Rifki Marfuzi, Rizki Fahrijan Syah, Sudipto Sanan, Nurkholis Sajadi (pindah ke Harian Lampung), Edi Purwanto alias Don Pecci (kini di Tegar Tv), Jamhari Ismanto (kini mendirikan Fajar Sumatera), Susi Daryani (kini jadi PNS di Kotabumi). LE menggebrak dengan berita yang selalu ‘panas’ dan jadi momok yang begitu menakutkan para pejabat.

Suatu ketika berita LE membuat tokoh gerot di lampung ‘panas kuping’ atau ‘kebakaran jenggot’ sehingga ‘menyalak’ dan mengeluarkan  ancaman. Sama sekali tidak membuat Fajar –sapaan akrab Fajrun– keder, malah di terbitan LE edisi esoknya, muncul judul berita “Si Pulan Teriakkan Ancaman,” tak pelak membuat “Si Pulan” hanya memilih bungkam, hendak mensomasi mikir seribu kali sebab sepertinya dia yang justru keder dengan nama besar Buya HMI.

Akan tetapi, ada anggota dewan di Lampura tampil heroik menerbitkan Maklumat di dua surat kabar yang terbit di lampung, karena keberatan dengan berita yang dilansir LE. Isi Maklumat itu menyatakan keberatan dan tidak memperkenankan Fajar melakukan konfirmasi dan kegiatan jurnalistik. Tindakan anggota dewan ini menerbitkan Maklumat tersebut, mendorong Fajar melaporkannya ke Polda Lampung dengan tuduhan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan menghalang-halangi tugas jurnalistik sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers.

Di sinilah letak ruh judul tulisan ini. LE terjepit di antara piil. Piil Buya HMI sebagai satu-satunya orang lampung yang punya koran, dengan cara apa pun akan mempertahankan keberadaan LE sampai kapan pun. Dan piil orang lampung kebanyakan yang mudah tersinggung. Pejabat di lampung ini bila ada berita di koran yang mengritik kebijakannya, akan marah bahkan memerintahkan agar seluruh satuan kerja di bawahnya berhenti berlangganan koran yang mengritik kebijakannya tersebut.

Bagi LE, perangai pejabat macam begini jelas sangat merugikan. Telah jadi rahasia umum, yang namanya pers dipercaya sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi. Kalau koran mengkritisi kebijakan pejabat yang dinilai tidak pro rakyat misalnya, tentu suatu tindakan yang bisa dibenarkan karena memang tugas pers sebagai kontrol sosial, maka berkewajiban mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka menegakkan demokrasi dan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Jadi, sangat tidak demokratis bila pejabat yang tersinggung memutuskan secara sepihak kontrak langganan koran dan pemasangan iklan hanya karena piilnya terusik. Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers, telah ada pasal-pasal yang mengatur perihal klarifikasi (hak koreksi), hak jawab, dan hak tolak yang bisa dilakukan pejabat dalam hal membantah atau meluruskan berita yang telah terbit di koran. (Baca: Pasal 4 ayat (1) samapai (4) UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999).   

Melakukan klarifikasi (hak koreksi), hak jawab, dan hak tolak inilah yang seyogianya ditempuh pejabat, bukan singut lalu memutus langganan dan pemasangan iklan, melarang wartawan hunting berita di lingkup perkantoran di mana pejabat bersangkutan berdinas, serta tak memperkenankan wartawan meliput segala kegiatannya di luar kantor. Kalau hal ini yang dilakukan, berarti pejabat ini berniat mengebiri kebebasan pers. Padahal kebebasan pers mendapat jaminan yang kokoh di tingkat konstitusi. (Baca: Pasal 28 F amandemen kedua UUD 1945).

Di tahun 2010, di bawah komando Dolop dibantu Yon Bayu Wahyono, LE menghelat acara “Selingkuh Kata” saat diadakan di kantor LE penyair lampung yang diundang adalah Edy Samudra Kertagama, Isbedy Stiawan ZS, Naim Emel Prahana, Andrian Sangaji, Y. Wibowo, Budi P. Hatees. Dan saat diadakan di rumah dinas Walikota Bandarlampung Eddy Sutrisno (saat itu) bersamaan dengan acara buka puasa bersama, penyair yang diundang adalah Udo Z. Karzi membacakan puisi-puisi basa lampung yang ada di bukunya Mak Dawah Mak Dibingi.

Sampai hari ini LE masih menyediakan rubrik Budaya dan Gaya Hidup. Ini dipertahankan demi mewadahi publikasi hasil kerja kreatif para seniman, seiring dengan adanya Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Meskipun barangkali tak ada penyair-penyair muda di lampung tergerak mengirimkan hasil karyanya ke LE.

Toh, rubrik ini tak akan ‘kering’ sebab banyak bahan untuk mengisinya yang bisa diunduh dari berbagai sumber berita berkat fasilitas internet. Inilah berkah yang bisa dinikmati dari kecanggihan teknologi. Dan kita sebagai anak bangsa berkewajiban untuk memublikasikan ragam kebudayaan agar jangan ada klaim dari negara lain.

Ada banyak berkah tercurah dari TAMTAMA dan LE. Eddy Sutrisno (mantan Walikota Bandarlampung periode 2005-2010) dulunya adalah wartawan Mingguan TAMTAMA. Khamamik (mantan anggota DPRD provinsi lampung yang kini jadi Bupati Mesuji periode 2012-22017) juga pernah jadi kepala biro di Tulangbawang, Syahidan MH (mantan anggota DPRD Lampung Selatan periode 1999-2004 dan 2004-2009) juga pernah jadi wartawan Harian TAMTAMA.

Kalau dikatakan LE ibarat perguruan jurnalistik mungkin tidak berlebihan, yang sukses berkarir di birokrat faktanya ada, yang masih menekuni dunia kewartawanan juga ada. Tidak bisa dipungkiri sebelum sukses dan namanya besar di media lain, LE lah asal-muasal mereka memperoleh ilmu tentang 5W+1H, cara berinteraksi dengan narasumber, dan cara menyajikan hasil liputan. Bahkan seluk beluk managerial pun mereka dapat dari sana. Mungkin keteduhan yang Buya HMI punya itulah sehingga membuat wartawan dan karyawan LE terpacu dan termotivasi untuk sukses meskipun mereka sudah meninggalkan LE. Karena selama di LE mereka merasa terayomi sebagai “anak-anak” Buya juga. 

Tahun lalu (2011), saat puncak peringatan HPN (hari pers nasional) yang dipusatkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya tanggal 9 Februari, Buya HMI dianugerahi Kartu Pers Nomor Satu (Press Card Number One) oleh PWI Pusat yang tertuang dalam surat keputusan Nomor 1131/PWI-P/LXIV/2010 yang ditandatangani ketua PWI Pusat Margiono dan Panitia HPN 2011 Priambodo RH tertanggal 15 Desember 2010.

Kartu ini diberikan karena penilaian pada senioritas dan prestasi beliau yang patut menjadi teladan serta menjadi aspirasi bagi wartawan lainnya. Ini meniscayakan betapa suatu profesi bila ditekuni secara istikomah, akan menghasilkan buah yang layak dipetik di kemudian hari.

Saat memperingati HUT LE ke-43, hadir kembali ke tengah-tengah kami Udo Nuril Hakim Yohansyah (salah satu pemegang saham TAMTAMA kala itu),  H. Mattjik Yatim, Hamdani AR., dan A. Kafrawi Passa yang pernah mengelola koran Suara Lampung bersama Kolam Pandia (almarhum). Di rubrik Numpang Liyu (5 Oktober), di bawah judul “Keluarga LE” Buya HMI menorehkan nama saya dan beberapa rekan, ini tentu hal yang membanggakan.

Ini madu manis yang bisa saya nikmati sebagai bagian dari berkah yang diberikan LE. Berkah lain, mungkin dinikmati oleh mereka yang ketemu jodoh di LE. Ya, ada beberapa nama karyawan LE menemukan tambatan hati mereka di LE. Mereka bertemu, setelah ada yang ‘nembak’ menjalin cinta dan merasa cocok lalu diselesaikan di hadapan penghulu. Kini buah hati mereka pun sudah sering menyertai mereka dalam berbagai kegiatan family gatering yang diadakan LE. Dirgahayu LE ke-44, teriring doa semoga tetap eksis selamanya.  (*)

*) Zabidi adalah Kabag Pracetak LE

MASALAH KUALITAS DAN KUANTITAS DALAM PENDIDIKAN

Dalam keseharian kita, sebagian besar energi kehidupan tercurah untuk hal-hal terkait pendidikan. Sadar atau tidak, bahwa pendidikan adalah proses sepanjang hayat. Pendidikan seperti mata-rantai yang saling terkait, membentuk lingkaran, dan dipengaruhi faktor lingkungan eksternal. Untuk menciptakan lulusan lembaga pendidikan yang berkualitas, berarti proses pendididikan dan pembelajaran juga harus berkualitas. Ini berarti guru dan tenaga kependidikan juga harus berkualitas, dan sarana pembelajaran yang juga harus baik. Guru, tenaga kependidikan, dan sarana pembelajaran yang baik, dihasilkan dari perencanaan, aturan, dan kebijakan yang baik pula.

Masalah kualitas dan kuantitas tidak boleh saling mengorbankan, tetapi harus berjalan seiring. Mengejar kuantitas dengan mengesampingkan kualitas, akan membuat hancur dunia pendidikan. Sementara, jika mengedepankan kualitas dan mengabaikan kuantitas, akan membuat dunia pendidikan terseok-seok.

Demikian pula masalah kesenjangan antar-wilayah, yang meliputi penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan, gedung sekolah, sarana pendukung, dan sebagainya. Keberadaan guru, sebagai fasilitator dalam pembelajaran adalah sangat vital. Guru harus diposisikan sebagai pihak yang mengemban amanah pendidikan. Masalah penempatan dan peningkatan kualitas guru adalah wewenang pemerintah.

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan pendidikan. Negara bertugas menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi warganya. Warga masyarakat pun diberi ruang untuk berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan, sebagai representasi dari tanggungjawab bersama terhadap pendidikan.

Masalah pendidikan, merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tapi jelas, pemerintah juga tidak bisa melepas tanggung jawab. Diperlukan keseimbangan dalam memerankan diri mengupayakan perbaikan bidang pendidikan. Pemerintah bertanggungjawab terhadap aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, sehingga setiap kebijakan harus didasarkan para perencanaan yang matang dan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada.

Salah satu pertanyaan mendasar terhadap output lembaga pendidikan adalah bagaimana kualitas lulusannya. Pertanyaan itu sebenarnya merupakan muara dari semua proses di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berfungsi menyelenggarakan pendidikan bagi pesertanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar itu meliputi standar input, proses, dan output.

Biasanya masyarakat memiliki penilaian dengan cara tersendiri terhadap lulusan lembaga pendidikan. Lulusan yang berkualitas adalah yang memenuhi harapan sesuai yang dipersepsikannya. Sebagian lain  melihat lulusan lembaga pendidikan dari aspek kemampuan dalam melakukan tugas-tugas tertentu dalam masyarakat.

Pernyataan tentang kualitas lulusan sangat mungkin bersifat relatif dan subyektif. Tetapi tak dapat disangkal bahwa penilaian masyarakat itu penting dan dapat dijadikan salah umpan balik sebagai bahan perbaikan.

Kualitas pendidikan tidak bisa dilihat hanya dari lulusan suatu lembaga pendidikan tertentu. Artinya, kualitas lulusan sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas masukan dari lembaga pendidikan itu sendiri, termasuk sumber siswa, ketersediaan sarana dan prasarana, para pendidik, dan faktor lingkungan sekitar. Dalam hal proses, yaitu bagaimana komitmen menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam proses pendidikan.(*****lanjut)

POTRET BURAM PENDIDIKAN

(Versi lain artikel ini dimuat Lampung Post, Sabtu, 5 Mei 2012)

Ada beberapa problema khas pendidikan, yang dari waktu ke waktu tak jua terurai. Setidaknya, dapat disimak pada tiga hal, yaitu masalah kualitas output dan proses pendidikan, kesempatan atau akses ke pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan. Daftar panjang masalah pendidikan sebenarnya bisa ditambah, tetapi pengelompokan masalah tersebut dapat mewakili masalah praktik pendidikan formal.  

Sampai kini masih muncul gugatan, misalnya, terhadap pelaksanaan Ujian Nasional. Pembiayaan pendidikan bagi warga, juga masih merupakan isu utama di ruang publik. Sementara, masalah penempatan guru dan tenaga kependidikan juga terjadi kesenjangan; menumpuk di suatu daerah, kekurangan di daerah lainnya. Di sisi lain, guru dan tenaga kependidikan adalah aparatur pemerintah di bawah pemerintah daerah, sedangkan kurikulum dan pengawasan/pembinaan kependidikan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.

Masalah kongkret yang tampak nyata adalah ketersediaan sarana pendidikan. Ini juga merupakan kontributor bagi semakin ruwetnya dunia pendidikan. Mendamba pendidikan yang berkualitas seperti utopia, tetapi sesungguhnya itu dapat diwujudkan dengan usaha keras, kesungguhan, komitmen dan konsistensi segenap apartur pendidikan.

Pendidikan harus dipandang sebagai suatu sistem yang utuh. Subsistem pendidikan di antaranya adalah siswa, guru, kurikulum, materi belajar, metode, gedung dan sarana pembelajaran. Permasalahan dalam pendidikan selalu saling terkait antar-subsistem dan sistem-sistem lain di luar pendidikan. Ketika pendidikan, menuju kea rah perbaikan dan peningkatan, bidang-bidang lain juga mengalami perkembangan. Artinya, tuntutan terhadap standar pendidikan juga meningkat. 

Pendidikan adalah naluri manusia untuk bertahan hidup (survival) dan memperbaiki kehidupan, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Sebagai sarana memperbiki kualitas kehidupan, tentu dibutuhkan pendidikan yang berkualitas pula. Institusi pendidikan yang berkualitas, memiliki sarana dan prasarana serta segala sumber daya yang baik.

Pertanyaannya sekarang adalah siapakah yang menjamin kualitas pendidikan? Bagaimana implementasi program dalam mewujudkan pendidikan berkualitas? Apakah penyelenggaraan pendidikan selama ini telah menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang memadai? (*****lanjut)

ANCAMAN LATEN TERHADAP JURNALIS

Setiap tahun selalu ada kasus pelecehan dan kekerasan terhadap insan pers (jurnalis). Ancaman terhadap jurnalis tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di Lampung, terakhir aksi pelecehan terhadap jurnalis Radar Lampung, Segan Petrus Simanjuntak, oleh Penjabat Bupati Mesuji. Tindakan pelecehan itu menuai protes banyak pihak. Pelecehan terhadap jurnalis dalam kaitan tugas-tugas jurnalistik, sejatinya bukan penghinaan terhadap pribadi jurnalis itu sendiri, tetapi merupakan pelecehan terhadap profesi yang mulia dan dilindungi undang-undang.

Ada aksi, ada reaksi, dapat konteks interaksi manusia, adalah hal yang wajar. Seberapa besar aksi, biasanya sebanding dengan reaksi yang muncul. Peristiwa pelecehan pejabat terhadap jurnalis dengan mengucapkan kata-kata kotor dan sangat tidak etis, bukan hanya mengundang keprihatinan yang mendalam, tetapi lebih dari itu harus menjadi tonggak bagi kemajuan pers yang profesional dan proporsional.

Pelecehan terhadap jurnalis ibarat menepuk air di dulang, terpercik wajah sendiri. Apalagi ini dilakukan oleh seorang pejabat. Sungguh naïf dan konyol. Seorang kepala daerah adalah pucuk pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan di daerah. Esensi kepala daerah sebagai pemimpin harusnya merupakan nilai-nilai keteladanan bagi setiap anggota masyarakatnya. Kekuasaan tidak selamanya dapat digenggam, dan wilayah Mesuji bukan hak pribadi.

Mencermati kronologis pelecehan terhadap rekan Segan Petrus saya setuju kasus ini dilanjutkan ke proses hukum. Sebab, ruang dan fasilitasi untuk menarik ucapan telah diberikan. Jika pun khilaf, ruang dialog telah dibuka, tetapi tidak dimanfaatkan.

Aksi pelecehan terhadap jurnalis seperti ini menunjukkan adanya sikap arogansi kekuasaan. Hal ini juga menunjukkan perangai kekuasaan yang cenderung korup karena alergi terhadap kontrol yang dijalankan oleh pers. Kalau bersih, kenapa risih.

Ancaman, teror, intimidasi, dan pelecehan terhadap kebebasan pers adalah bahaya laten (tersembunyi) yang setiap saat bisa muncul. Kekerasan verbal harus dipahami sebagai potensi yang akan menjadi kekerasan fisik. Upaya-upaya membungkam pers diprediksi akan selalu ada. Mengapa? Karena sampai kapan pun akan selalu ada perbedaan kepentingan antara tugas-tugas jurnalistik dengan tugas-tugas pihak-pihak yang dikontrol oleh pers melalui pemberitaan.

Aksi atau upaya memungkam satu jurnalis, justru akan melahirkan ribuan jiwa-jiwa yang penuh semangat membawa misi kebebasan pers. Runtuhnya Orde Baru merupakan dampak dari pemberitaan yang massif terhadap aksi-aksi penolakan terhadap Orde Baru di berbagai kampus dan daerah-daerah.  

Mengapa tidak belajar dari peristiwa sebelumnya? Apakah tidak mengetahui hak-hak dan kewajiban pekerjaan jurnalis? Rasanya pejabat selevel bupati adalah orang pilihan, yang kecerdasan dan pengetahuannya tidak diragukan lagi untuk mengemban amanah jabatan itu. Penunjukan untuk menduduki posisi penjabat bupati, jelas atas pertimbangan kemampuan, pengalaman, dan keahliannya.

MENJAGA ARAH PENDIDIKAN

(Artikel ini dimuat Radar Lampung, 3 September 2011)

Pendidikan dan kehidupan, ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Eksistensi pendidikan dan kehidupan tak dapat dipisahkan. Pendidikan menjadi penentu masa depan kehidupan dan peradaban umat manusia.

  MELALUI pendidikan setiap insan merancang dan membangun masa depannya. Pendidikan, dapat saja bersifat formal, nonformal, maupun informal. Untuk menjamin keberlanjutan pendidikan, maka perlu dilakukan pengelolaan pendidikan itu dengan baik.

Pengelolaan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Setiap pihak terkait penyelenggaraan pendidikan senantiasa berusaha fokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pemandu arah dalam praktik pendidikan oleh semua elemen pelaksana dan komponen pendidikan itu sendiri.

Arah pendidikan sangat penting, terutama dalam sistem pendidikan formal. Secara ringkas, inti dari tujuan pendidikan adalah membangun manusia seutuhnya, dan mengembangkan segenap potensi dirinya.

Pendidikan, dimulai dari dasar filosofis, regulasi, kebijakan, operasional, dan evaluasi. Rangkaian itu adalah mata rantai yang melingkar. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan.

Dalam praktik, memang tidak selalu sama seperti apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan di atas kertas. Isi dari regulasi yang dikeluarkan bisa saja tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat terjadi, karena ketidaksesuaian antara sumber daya yang ada dan apa-apa saja yang dipersyaratkan oleh regulasi itu sendiri. Selain itu, jelas bahwa operasional pendidikan bersifat dinamis. Belum lagi faktor manusia, sebagai pelaksana pendidikan yang bisa saja memiliki kecenderungan menyimpang.