Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan “uluran tangan” pemangku
kekuasaan negara, baik sebagai pengesahan atas proses penyelenggaraan pendidikan
itu sendiri dan juga dukungan sumberdaya baik sarana, prasarana, termasuk alokasi
anggaran. Penyelenggaraan pendidikan akan sulit berkembang apabila tidak
sejalan dengan citra dan nuansa politik yang dibangun oleh otoritas politik.
Sejak lama keterkaitan antara politik dan pendidikan menarik
minat dan menjadi fokus kajian sekelompok ilmuwan. Secara konsep kemudian
dimunculkan istilah politik pendidikan. Obyek kajiannya yaitu dinamika hubungan
antara kepentingan-kepentingan kekuasaan (politik) dan praktik penyelenggaraan
pendidikan.
Dalam kenyataan kini, masyarakat seringkali kurang menyadari
bahwa praktik penyelenggaraan pendidikan memiliki saling ketergantungan dengan
politik. Setidaknya, kurang peduli terhadap kepentingan politik dalam
pendidikan.
Hal ini dapat dimengerti karena secara pragmatis masyarakat
tahunya bahwa sebagai warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan
pemerintah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan. Tentu pandangan
semacam ini tidak salah. Apalagi kalau pemegang kekuasaan politik sudah
mendeklarasikan dukungan anggaran maupun janji-janji akan memberikan fasilitas
ini itu untuk penyelenggaraan pendidikan. Dalam balutan propaganda politik tak
jarang masyarakat terbuai dan lupa bahwa mewujudkan kondisi ideal hubungan
antara politik dan pendidikan masih harus menempuh jalan panjang.
Tak jarang pemegang kekuasaan politik sebagai manusia juga
memiliki hasrat dan agenda-agenda yang bisa jadi di luar kontrol. Manajemen
kekuasaan (pemerintahan) sangat mudah disusupi agenda-agenda tersembunyi para elit
politik. Apalagi kalau posisi kelompok-kelompok penekan melemah atau sudah
setali tiga uang dengan hasrat elit politik. Saat ini disadari bahwa peranan kelompok
kepentingan pendidikan dalam menekan (mengimbangi) kepentingan otoritas politik
masih kurang.
Dalam konteks seperti inilah antara lain yang
melatarbelakangi munculnya kajian politik pendidikan. Meskipun sampai kini
belum ada program studi Politik Pendidikan, misalnya, tetapi politik pendidikan
sudah menjadi bagian kajian yang penting di berbagai program studi.
Kajian politik pendidikan berusaha mengembangkan teori-teori
atas hubungan politik dan pendidikan sejalan dengan penggunaan pendekatan dan
metodologi ilmu politik untuk mengkaji praktik pendidikan. Selain itu melakukan
studi perbandingan baik antarwilayah, antarkonsep, maupun level pemerintahan dan
kebijakan-kebijakan yang diberlakukan.
Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sesungguhnya permasalahan
pendidikan tidak hanya berputar pada proses pembelajaran dalam kelas, soal
kualitas guru dan tenaga kependidikan, tetapi lebih dari itu permasalahan
pendidikan juga berkelindan dengan kekuasaan politik, hasrat politisi, alokasi anggaran,
komitmen dan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan pemerintah. Pendidikan dalam
segala dimensinya menjadi issue politik dan wacana utama proses-proses politik.
Hal ini karena pendidikan menyangkut “nasib” dan hak setiap warga negara, dan
karenanya menuntut porsi besar dalam alokasi anggaran dan distribusi
sumberdaya.
Problematika pendidikan dalam kaitan dengan politik juga mencakup
implementasi keputusan politik, kebijakan pembangunan, program-program
prioritas, serta proyek-proyek pembangunan. Setiap keputusan maupun kebijakan
bidang pendidikan bisa dipastikan merupakan kemenangan arus utama kelompok
politik.
Dalam konstelasi seperti itu, pada akhirnya setiap kebijakan
pendidikan selalu mengandung kontroversi dengan argumentasi masing-masing atas
keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan kebijakan yang dihasilkan.
Sejatinya kompleksitas permasalahan pendidikan akan dapat
disederhanakan jika semua elemen yang terkait memiliki kesamaan visi dan
komitmen membangun harmoni. Apalagi kalau otoritas politik berjiwa negarawan,
yang mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara. Selain itu juga otoritas politik menjadikan kelompok
kepentingan pendidikan sebagai mitra sejajar dalam mengurai persoalan-persoalan
penyelenggaraan dan praktik pendidikan.
Dewasa ini memang tidak mewujudkan kondisi ideal, di mana
politik dan pendidikan seiring dan sejalan dalam orientasi dan irama yang sama.
Sejarah menunjukkan bahwa politik merupakan jalan meraih dan menggenggam kekuasaan
dan pendidikan tersubordinasi di bawahnya. Bergantinya rezim pemerintahan
selalu diwarnai dengan perubahan dramatis di berbagai aspek, termasuk bidang
pendidikan. Situasi perubahan itu seakan-akan menunjukkan superioritas politik
dan tidak adanya kesinambungan antarrezim.
Di masa kini, dapat disebut beberapa isu utama politik
pendidikan baik dalam level nasional maupun daerah, seperti penerapan
kurikulum, anggaran bidang pendidikan, pengembangan profesi guru dan tenaga
kependidikan, distribusi bantuan sarana dan prasarana, penerapan
standar-standar, pembinaan sekolah yang diselenggarakan masyarakat, kontrol dan
model manajemen perguruan tinggi, pilihan dan prioritas riset, keterkaitan
pendidikan dan industri, dan sebagainya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar