Bagian Perencanaan PT.
PLN (Persero) Distribusi Lampung, Gede Adhi
“Apapun Kami Lakukan
untuk Memenuhi kebutuhan Listrik”
KALAU kita melihat secara umum kondisi kelistrikan di
Lampung sejak awal tahun ini hingga sekarang sudah membaik. Pembangkit yang ada
di Lampung, di antaranya, di Tarahan ada PLTD, PLTA, PLTP, pltu, sisanya dapat
kiriman dari Sumatera Selatan. Kalau melihat dari total pembangkit yang ada,
menghasilkan 488 MW dalam normal, sedangkan Lampung dapat kiriman dari Sumatera
Selatan sekitar 275 MW sampai 325 MW, tergantung kondisi.
Kita ketahui PLTA di Lampung ada dua, yaitu PLTA Batutegi
dan PLTA Waybesai. PLTA Batutegi ini kapasitasnya memproduksi 90 MW, tapi itu
tidak beroperasi siang, melainkan malam, karena siangnya mengumpulkan air.
Rata-rata hanya mampu menghasilkan 80 MW, bahkan pada saat kemarau hanya mampu 35
MW.
Untuk PLTA Batutegi itu juga tergantung PU (Pemerintah
Daerah), karena airnya untuk irigasi. Kalau PU mengijinkan, ya beroperasi,
kalau tidak yang tidak beroperasi. Batutegi dan Waybesay berbeda sistem
operasinya. Batutegi adalah bendungan, kalau Waybesai adalah air yang lewat
(run of river).
Untuk menjaga wakatu beban puncak, operasinya kita tahan. Karena
tergantung Pemda, kalau memang tidak diijinkan, ya tidak beroperasi. Itu
kondisi PLTA.
Kalau PLTU Tarahan, pada bulan April 2014 yang satu
overhaul. Karena jam kerja mesin harus ada istirahatnya. Seperti juga motor.
Sekian ribu kilometer harus ganti oli. Demikian juga mesin pembangkit, setelah
bekerja sekian waktu, harus dimatikan beberapa jam. Pada waktu terjadi
pemadaman beberapa waktu lalu, itu karena saat satu mesin perawatan, satu mesin
lainnya mengalami gangguan. Akibatnya 200 MW hilang.
Sementara PLTU Sebalang, jika tidak ada halangan, pada akhir
September 2014, sudah bisa beroperasi. Dari dua unit dengan kapasitas 90 MW di
situ, baru satu unit (yang baru bisa). Jika tidak ada hambatan, bisa menambah
60 MW.
Selain itu, kita juga punya PLTD yang menghasilkan 100 MW.
Pada 5 jam operasi, dibutuhkan ribuan liter solar. Kemarin ada kuota (pembelian
solar). Sementara pembelian solar adalah b to b (business to business), di mana
harganya berlaku saat itu pula. Bisa 12 ribuan, bisa juga 11 ribuan rupiah per
liter. Bayangkan, Lampung ini membutuhkan listrik sekitar 790 MW. Pada saat
“hilang” 100 MW, sudah berapa itu (yang harus padam).
Oleh karena itu jika PLTD dikurangi jatah solarnya, PLTU
bisa masuk, jadi bisa substitusi. Tahun ini juga sudah dimulai PLTG yang ada di
Sribhawono dengan kapasitas 2 x 100 MW. Tapi itu baru bisa beroperasi 2016.
Untuk mempercepat itu, PLN juga menyewa PLTUG yang saat ini dalam proses
lelang, 2 x 100 MW. Itu akan masuk awal atau pertengahan 2015, itu satu ada di
Jalan Ir. Sutami dan satu lagi ada di Sribhawono. Dengan adanya itu kondisi
kelistrikan itu terpenuhi. Itu dari pembangkit. Sementara yang transfer hanya
lewat satu jalur, yaitu lewat Lahat, Baturaja, Bukitkemuning. Itu kapasitasnya
bisa sampai 500 MW. Tapi karena jarak yang cukup jauh, saat ini hanya bisa
mengirim sekitar 325 MW.
Transmisi Jalur Timur
Sejak tiga tahun lalu PLN sudah merintis (transmisi tegangan
tinggi) jalur Timur, yaitu dari Palembang lewat Kayuagung, Mariyana, Menggala, Seputihbanyak.
Kemarin ada sedikit kendala (perijinan melalui perkebunan), tapi sudah ada
kesepakatan. Mudah-mudahan bisa terlaksana, Oktober 2014 ini perijinan selesai.
PLN mulai melanjutkan membangun jaringan, diperkirakan 12 bulan. Jika ini
selesai, ada tambahan 500 MW. Dengan dua jalur transmisi ini maka akan
mengurangi kendala apabila ada gangguan. Tegangan lebih bagus. Jadi Sumatera
ini bisa lebih andal. Sesuai dengan hasil rapat para pihak terkait, maka
September atau Oktober 2015 sudah selesai.
PLN sebagai perusahaan memang mencari yang lebih
menguntungkan. Tapi di lain pihak ada yang membatasi, yaitu harus menjalankan
fungsi sosial. Di saat PLN akan menjalankan bisnis yang lebih menguntungkan,
yaitu menjual kepada bisnis, seperti mall, usaha-usaha, dan sebagainya, tapi
ada masyarakat yang lebih banyak (pelanggan rumah tangga) yang harus dilayani.
Jadi sampai saat ini, industri yang membutuhkan listrik
sampai 200 kVA, sampai saat ini sudah mencapai 180 mVA. Jika itu semua memakai listrik
rata-rata 50 persen dari yang dia pasang, maka itu setara 90 MW. Jadi ada
beberapa yang mengajukan seperti mall, pabrik, usaha-usaha, kami terima dan
kami beri penjelasan seperti itu. Mereka mengerti dengan kondisi PLN ini,
karena sebenarnya kami juga membutuhkan mereka (karena harga jualnya lebih
tinggi, dibanding harga listrik rumah tangga). Pelanggan listrik rumah tangga
yang sudah ada ini khan tidak mungkin kita kurangi.
Oleh karena itu pasang baru juga sementara ditahan dulu pada
beberapa daerah seperti Mesuji dan Lampung Barat. Di Lampung Barat sudah
dibangun gardu induk (GI) yang harusnya sudah siap operasi tahun 2012, tapi
hingga saat ini belum selesai. Di Lampung Barat lahan sudah siap dan sudah
dibangun tower, tapi dari perbatasan Lampung Utara hingga Bukitkemuning belum
sama sekali. Ada kendala masalah harga dan sebagainya.
Langkah Percepatan
Pemenuhan Listrik
Rencananya akan ada tambahan 10 MW yang dari Tarahan dan yang
dari Sebalang ada 400 MW. Di Sumatera ini sebenarnya banyak (pembangkit listrik).
Tapi pembangkit yang di Sebalang ini ada kendala, sesuai jadwal seharusnya
tahun lalu sudah selesai dua-duanya 2 X 100 MW. Di saat itu tidak terpenuhi,
kami menyewa. Terpaksa kami membakar solar, menyewa ada 80 MW. Di beberapa
tempat seperti di Krui, Wonosobo, lokasi PLTD itu jauh dari pemukiman. Dulu
karena kebutuhan listrik cukup dipenuhi, dan karena operasional PLTD mahal,
PLTD dimatikan, karena ada yang lebih murah dari PLTU dan PLTG, karena memang
sudah cukup.
Ketika pertumbuhan (permintaan listrik) tinggi, ya tidak
mencukupi lagi. Se-Indonesia pertumbuhan permintaan listrik paling tinggi.
Tahun 2013 disampaikan bahwa pertumbuhan permintaan listrik 28 persen, padahal
rata-rata nasional hanya 8 persen. Nah untuk antisipasi, PLN terpaksa menyewa.
Walaupun diketahui bahwa dari sewa itu harga per kwh Rp3.800. Bayangkan itu
kemudian dijual dengan harga Rp250 per kwh untuk blok I. Jadi memang apapun
kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Pelanggan itu
tetap kita jaga.
Bukankah perbedaan harga jual perolehan listrik PLN dari
sewa yang dibayar oleh pelanggan PLN disubsidi oleh pemerintah?
Itu memang ada hitungannya tersendiri. Tahun 2013 lalu
subsidi dengan harga dolar Rp9.500. Sedangkan operasionalnya kini harga dolar
sampai Rp12.500. Selisihnya seperti itu. Tahun ini solar dibatasi. Subsidi itu
sudah ditetapkan, artinya membeli solar dengan harga rata (flat), sedangkan
pembelian solar dengan harga mengambang. Solar dibayar sesuai harga saat
pembelian, karena b to be (business to
business). Jadi kemampuan kita (membeli solar) menurun. Pertamina nggak
mau.
Intinya untuk memenuhi kebutuhan listrik, kami menyewa.
Harapannya Oktober 2013 sudah selesai, tapi ternyata tidak selesai juga. Untuk
mengatasi pertumbuhan beban, PLN merencanakan membangun PLTMG di Labuhanmaringgai.
Di jadwalkan selesai dan beroperasi di awal 2015. Nah di sana ijinnya (dari
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur) harusnya sudah selesai September 2013, tapi
sampai kini, ijin belum keluar juga. Setelah kami telusuri, surat permohonan
nggak ada, yang ada hanya agenda surat masuk (ke pemkab). Akhirnya kami mulai
dari awal lagi Juni 2014 lalu, sehingga semua jadwal bergeser lagi. Untuk
mencukupi kebutuhan selama keterlambatan ini, kami menyewa lagi 2 X 100 MW dari
PLTG. Jika tidak ada halangan awal tahun 2015 sudah bisa memasok listrik.
Mudah-mudahan kami bisa tetap mendapatkan gas.
Kita sudah punya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) sampai tahun 2022. Semuanya sudah terjadwal, pembangkit ini masuk, transmisi
ini masuk, kapan GI masuk, dan sebagainya.
Sekarang yang harus diantisipasi adalah masuknya PLTP
Rajabasa, yang seharusnya tahun 2018 sudah bisa masuk, tapi sampai sekarang
ijinnya pun belum ada.
Seperti juga kami melakukan evaluasi daya. Saat pembangunan
transmisi dari Sumatera Selatan ke Lampung, saat memasuki kehutanan (kawasan
kehutanan) belum selesai ijinnya. Semua proyek (kelistrikan) yang di Sumatera
ini saat memasuki kawasan kehutanan, belum selesai ijinnya. Padahal pembangunan
jaringan transmisi sampai batas masuk kawasan hutan sudah selesai. Kami
berharap pemerintahan baru menunjuk menteri kehutanan yang pro listrik.
Sama seperti saat kami akan menyuplai listrik untuk
Kabupaten Pesisir Barat, jaringan PLN memasuki kawasan hutan, setiap tahun kami
harus perpanjang ijinnya. Padahal jalan (jalan raya) sudah ada, sedangkan kami
mengikuti jalan, tapi perlakuannya berbeda. Hambatan-hambatan seperti itu
harapan kami tidak ada lagi ke depannya. Masyarakat butuh listrik, kami
membangun, pemerintah mendukung. Berdasarkan RUPTL, sampai tahun 2022 kami
membangun 1000 MW. Kalau satu proyek jadwalnya mundur, akan mempengaruhi proyek
yang lainnya lagi.
Perencanaan per Wilayah
Tentang perencanaan dilakukan per wilayah. Peramalan beban,
semua menggunakan asumsi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Itu
di-review setiap tahun. Dan dijadikan dasar untuk menyusun RUPTL. Yang ada
sekarang RUPTL 2013-2022 (bisa diunduh di www.pln.co.id.).
Forecast beban setiap sektor ada sesuai dengan asumsi ekonomi, di daerah
setempat seperti rumah tangga, industri dan sebagainya, itu semua kita
inventarisasi. Itu kita update setiap
tahun. Apa yang dilakukan di masing-masing provinsi itu kemudian digabung,
untuk Sumatera digabung karena sistem interkoneksi, seperti juga Jawa dan Bali.
(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar